Arsul Sani dan Sudarto salam komando/RMOL
Musyawarah kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung hangat dengan hadirnya kader PPP Muktamar Jakarta, Sudarto.
Nama Sudarto bahkan disebut secara khusus oleh Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi dalam sambutannya. Ia menyebut Sudarto sebagai Sekjen PPP Muktamar Jakarta.
Namun demikian, Sudarto ternyata sudah tidak berstatus sebagai Sekjen PPP Muktamar Jakarta. Hal tersebut tertuang dalam surat yang beredar dan ditandatangani Ketum PPP, Humphrey Djemat dan Wasekjen PPP, Heryadi. Surat tersebut bahkan sudah dikeluarkan sejak 18 November 2019.
Ada tiga hal yang mendasari Sudarto tak lagi menjadi Sekjen dan anggota PPP Muktamar Jakarta. Pertama karena pencalonan Sudarto sebagai anggota DPD 2019 yang mengharuskannya mundur dari kepengurusan.
Sudarto juga sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPP PPP tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana tertera dalam surat DPP tanggal 20 Juli 2019.
Hal itu juga sesuai dengan hasil keputusan Mukernas III DPP PPP tanggal 15-16 November 2018 bahwa DPP melepas pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif (DPR/DPRD/DPD RI) pada Pemilu 2019.
"Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Saudara (Sudarto) tak lagi menjadi anggota PPP Muktamar Jakarta periode 2014-2019 dan tidak berhak menyandang jabatan Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta," bunyi surat yang ditandatangani Humphrey.
Dikonfirmasi soal Mukernas dan hadirnya Sudarto, Ketum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat berharap islah PPP tak diciderai dengan hal-hal yang tak terpuji.
"Semoga penyatuan PPP tidak dikotori dengan cara-cara mengklaim sesuatu yang jelas tidak ada dasarnya. Ini menunjukkan adanya rasa ketakutan luar biasa terhadap penyatuan PPP, ini artinya ingin menghancurkan PPP," demikian Humphrey kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (14/12).
