Berita

Ilustrasi lobster/Net

Bisnis

Ekspor Benih Lobster, Antara Nilai Tambah Dan ‘Gila’

JUMAT, 13 DESEMBER 2019 | 06:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ekspor benih lobster yang disasar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, ternyata mendapat dukungan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mendukung langkah Edhy karena menurutnya ada dampak ekonomi yang besar dari rencana tersebut dibandingkan harus ditutup keran ekspornya.

"Nilai tambah juga, daripada sekarang ini, diselundupkan 80 persen, lebih bagus dikontrol. Kan ujung-ujungnya pengawasan," kata Luhut di kantornya kamis (12/12).


Menurut Luhut, peluang hidup benih lobster tidak besar. Ekspor benih lobster dianggap jauh lebih baik.

"Sebagian tetap dilepaskan. 5% ke habitatnya. Supaya benih nggak hilang. Sudah ada hitung-hitungan ilmiahnyalah, studinya sudah ada. Apa pun studi itu, implementasi penting. Super penting pengawasan," terang Luhut.

Di era keepemimpinan Susi Pudjiastuti di periode sebelumnya, ditetapkan aturan larangan ekspor benih lobster, khususnya ukuran di bawah 200 gram. Walaupun ditetapkan aturan tersebut, nyatanya masih ada penyelundupan benih lobster hingga ke Vietnam.

Soal adanya pelanggaran yang ditemukan, Luhut meyakini pelanggaran akan tetap ada.

"Dulu ada masalah sekarang juga ada masalah. Apa nanti dengan gini nggak ada masalah, ya nggaklah ada masalah tapi masalahnya makin kecil, kalo pengawasan lebih bagus dan jelas," lanjutnya.

Wacana kebijakan Edhy mengenai ekspor lobster ini sempat dikritik oleh pengamat ekonomi Faisal Basri.

Faisal menyebut keputusan Edhy itu hal yang gila.

"Belum dua bulan kabinet ada justru ekspor benih lobster dicabut. Sekarang? Jual jual, heh, lobster itu kita besarkan. Udah gila ini. Jadi mungkin kita yang berada di luar politik ini bisa matching kan gitu ya antara tuntutan dan tantangan yang kita hadapi dengan peluang-peluang yang ada. Dan ini kan pada akhirnya akan meningkatkan dosis pajak," kata Faisal Basri di Kemenkeu, Selasa (10/12).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya