Komisi Uni Eropa menggugat pemerintah Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel di WTO.
Menghadapi gugatan itu, justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat semangat. Ia sama sekali tidak gentar.
Ia segera meminta jajarannya menyiapkan pengacara terbaik untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) itu, yang berlaku mulai 1 Januari 2020.
"Baru kemarin sore kami rapatkan mengenai ini. 'Pak ini digugat oleh Eropa', ya hadapi. Siapkan lawyer yang paling baik, sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu," terang Jokowi saat meresmikan peluncuran ekspor perdana Mobil Isuzu Traga, di PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Jokowi meminta agar jajarannya serius dan siap menghadapi persoalan ini.
"Jangan digugat kita keok. Digugat kita keok, karena enggak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai," pesan Jokowi.
Jokowi mengatakan pemerintah sudah mulai hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah mulai menghentikan ekspor biji nikel mulai tahun depan.
Namun, kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel itu digugat oleh Komisi Uni Eropa. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak gentar dengan gugatan yang dilayangkan Komisi Uni Eropa.
"Jangan digugat terus grogi. Kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada nilai tambahnya," ujar Jokowi.
Hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri akan membuka lapangan kerja yang luas. Ia menegaskan akan menghadapi setiap protes negara lain jika menyangkut kepentingan nasional.
"Digugat ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok. Baru digugat saja mundur, apa-apaan. Kalau saya nggak, digugat tambah semangat," tutupnya.
Uni Eropa pada Jumat (22/11) resmi mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) perihal pembatasan Indonesia pada ekspor nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat (stainless steel) Eropa.
UE menuduh bahwa pembatasan itu dirancang Indonesia untuk menguntungkan industri peleburan dan baja nirkarat sendiri.
Komisi Eropa, yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di Uni Eropa mengatakan, tidak adil bahwa akses produsen UE terhadap komoditas tersebut menjadi dibatasi.
