Berita

Fokus Diskusi Kelompok (FDK) ke-5 bertajuk "Pendidikan Sebagai Penjuru Dalam Membangun Warganegara Unggul/RMOL

Politik

Melalui Trimatra, Defisit Ideologi Lebih Mudah Diatasi

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | 05:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Defisit ideologi yang menjadi salah satu masalah pendidikan perlu diselesaikan melalui rasionalisasi kurikulum. Salah satu konsep yang bisa digunakan adalah Trimatra, yakni etika, logika, dan kebangsaan.

Demikian disampaikan Jurubicara Yayasan Suluh Nuswantara Bangsa (YSNB), Bambang Pharma Setiawan dalam Fokus Diskusi Kelompok (FDK) ke-5 bertajuk "Pendidikan Sebagai Penjuru Dalam Membangun Warga Negara Unggul" di Apartemen Sultan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

Menurut Bambang, Indonesia berbeda dengan negara lain yang tidak menempatkan agama dalam kurikulumnya.


"Kita menempatkannya karena agama selain berhubungan dengan etika, juga berhubungan dengan nasionalisme yang ditandai pada alinea 2 UUD 1945," ujar Bambang.

Soal agama dan etika tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa (YME). Karena itu, Bambang heran jika kebangsaan kerap dipertentangkan berdasarkan keagamaan.

Selain itu, logika atau kecerdasan yang terdiri dari sains, matematika, literasi, bahasa yang mengindikasikan kemampuan bernalar jangka panjang pun mesti tetap diperbaiki.

"Itu juga harus terus diperbaiki agar hasilnya maksimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang mengusulkan agar gerakan-gerakan partisipatif maayarakat terus dilakukan. Terutama menggulirkan Trimatra untuk menjawab semua permasalahan sektor pendidikan dan menjadikan masyarakat Indonesia yang unggul.

"Gerakan dan usulan yang terangkum dalam Trimatra ini diharapkan bisa mengejar ketertinggalan kita, sehingga pendidikan kita mampu mencetak warga negara unggul," demikian Bambang.

Selain Bambang, beberapa tokoh yang hadir di antaranya Pembina YSNB sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo; perwakilan dari Kemendikbud, Awaluddin Tjalla; Nuruddin; Saur Pandjaitan dan lainnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya