Berita

Enggartiasto Lukita/Net

Hukum

4 Organisasi Pemuda Dorong KPK Telusuri "Permainan" Impor Beras Era Enggar

SENIN, 09 DESEMBER 2019 | 07:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana Bulog membuang 20 ribu ton beras busuk dari gudang menyayat hati empat organisasi kepemudaan. Mereka antara lain HIMMAH, Perisai, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), dan Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku).

Bagi keempat organisasi kepemudaan itu, ada yang tidak beres dari kebijakan impor beras di tahun 2018 hingga mengakibatkan beras menumpuk selama setahun dan harus dibuang.

Kebijakan tersebut tentu diambil saat Kementerian Perdagangan masih dipimpin oleh politisi Nasdem Enggartiasto Lukita.


Enggar seperti tidak melakukan kajian matang dalam memberi izin impor. Sebab, beras kemudian tidak tersalurkan sebanyak 20 ribu ton atau senilai Rp 160 miliar.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12), keempat organisasi bakal menggeruduk KPK untuk melaporkan dugaan korupsi dalam impor yang tidak didasarkan kajian matang tersebut.

Selain diduga ada permainan, impor beras juga dianggap telah mencederai kedaulatan pangan.

KPK juga perlu menjelaskan mengenai peran Enggar dalam kasus distribusi pupuk yang melibatkan politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Sebab, selama persidangan Bowo kerap menyebut nama Enggar, namun yang bersangkutan tidak pernah dipanggil di persidangan.

Kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, mereka menuntut tindakan tegas. Minimal Enggar harus mendapat perlakuan sebagaimana mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella, yang dilepas saat tersandung kasus korupsi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya