Rencana Bulog untuk membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) menuai keprihatinan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ketua Umum HKTI Fadli Zon bahkan meminta ada pihak yang bertanggung jawab atas puluhan ribu ton beras yang mengendap tersebut.
Dia menunjuk hidung Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Pasalnya, di era kepemimpinan Enggartiasto Lukita, Kemendag melakukan impor secara ugal-ugalan.
“Kebijakan impor beras yang mereka teken sebelum ini terbukti tak sesuai kebutuhan dan rencana penggunaan yang benar,†jelasnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (6/12).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu lantas menguraikan bahwa Perum Bulog di bawah pimpinan Budi Waseso sudah menolak kebijakan impor beras 2 juta ton yang dilakukan Enggar. Alasannya, kala itu gudang penyimpanan Bulog mengalami keterbatasan.
“Namun, Kementerian Perdagangan tetap berkeras untuk mengimpor beras melebihi kapasitas penyimpanan,†terang Fadli.
Sementara usulan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto agar beras cadangan pemerintah dilepas ke pasar komersil untuk menghindari masa penyimpanan yang terlalu panjang, bisa dibaca seperti sedang menutupi masalah di era kepemimpinan sebelumnya.
Mereka ingin menutupi persoalan awal kenapa pengendapan CBP lebih dari 4 bulan bisa terjadi.
“Fakta CBP yang usia penyimpanannya lebih dari setahun dan tidak kunjung digunakan menunjukkan kebijakan impor beras besar-besaran tahun lalu adalah kebijakan yang bisa dianggap malpraktik,†pungkasnya.
