Berita

Sri Mulyani hanya cari alasan soal ekonomi global yang sulit diprediksi/Net

Politik

Ekonomi Global Sulit Diprediksi, Ekonom INDEF: Pemerintah Jangan Cari Alasan

JUMAT, 06 DESEMBER 2019 | 10:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta tidak mencari alasan atas kondisi ekonomi global yang mengalami ketidakpastian dan sulit diprediksi, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI). Sebab, ekonomi Indonesia masih sangat bergantung kepada domestik.

Begitu disampaikan Ekonom INDEF, Eko Listyanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (6/12).

"Seharusnya tidak menjadi alasan (pemerintah). Mengingat sesungguhnya ekonomi Indonesia masih sangat bergantung domestik," ujar Eko.


Dijelaskan Eko, jika diukur menggunakan volume perdagangan per PDB (trade openess) baru sekitar 35 persen. Dan sesungguhnya 65 persen pengelolaan ekonomi Indonesia tidak bergantung kepada situasi global, melainkan lebih bergantung kepada domestik.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan ekonomi domestik yang dimiliki. Bukan malah menaikkan tarif-tarif konsumsi rumah tangga yang justru akan menambah kondisi ekonomi domestik melemah.

"Dengan tidak menambah beban pada konsumsi rumah tangga (tarif listrik, BPJS, tol), dapat membuat ekonomi domestik masih bisa diandalkan. Namun, jika tarif-tarif itu dinaikkan maka ekonomi domestik pun akan dapat melemah," tutur Eko.

"Jangan naikkan tarif-tarif itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi ekonomi global sulit diprediksi. Bahkan, para pembuat kebijakan hingga pakar pun diyakini tidak mampu mengatasinya. Sebab, kata dia, pattern dan frekuensinya bebeda.

"Ketidakpastian itu is not new at all. Namun yang berbeda kali ini adalah pattern dan frekuensi yang sama sekali nggak bisa dipastikan," kata Sri Mulyani di The Westin, Jakarta, Rabu (4/12).

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya