Ilustrasi keanggotaan BPJS Kesehatan/Net
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menduga ada mafia dalam pendataan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Serang.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto kepada awak media di Kota Serang, Selasa (3/12).
Dirinya kaget ketika dalam surat yang dilayangkan BPJS Kesehatan, nama anaknya masuk menjadi penerima PBI BPJS Kesehatan. Menurut Pujiyanto, data BPJS itu dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Tapi fakta di lapangan justru BPJS mendata orang-orang yang mampu. Buktinya anak saya dan anggota DPRD lainnya. Saya menduga ada mafia data BPJS," katanya.
Seperti dikabarkan
Kantor Berita RMOLBanten, Komisi II DPRD Serang akan memanggil pihak BPJS Kesehatan cabang Serang, Dinkes Kota Serang, dan Dinsos Kota Serang.
Sementara itu Kadinkes Kota Serang M Iqbal menjelaskan untuk pembiayaan kesehatan itu ada tiga sumber. Pertama Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Serang. Ketiga sumber itu punya otoritas tersendiri.
Pemerintah Kota Serang seperti yang disampaikan Walikota Serang menyiapkan pembiayaan kesehatan untuk 42 ribu warga Kota Serang.
"Dari total tersebut kita yakini sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan, yang menyatakan mampu atau tidaknya adalah Dinas Sosial," ujarnya.
Ditambahkan M Iqbal, jika kemudian ada misdata karena masyarakat mampu menerima PBI sementara masyarakat kurang mampu tidak dapat PBI, tentu harus diklarifikasi ke Dinsos. Karena sumber data berasal dari Dinsos.
"Saya tidak mempunyai otoritas untuk mengkroscek mayarakat miskin atau tidak. Karena itu ranahnya Dinsos," ujarnya.
Sementara itu Kadinsos Kota Serang hingga berita ini diturunkan belum menjawab upaya konfirmasi dari wartawan. Tidak ada respons saat dihubungi melalui telepon seluler.
