Berita

Karhutla/Net

Nusantara

Prodem: Penanganan Kasus Karhutla Di Kalbar Harus Transparan

SENIN, 02 DESEMBER 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Pemerintah didesak agar serius menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah PT Sinar Karya Mandiri (SKM) yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalbar yang sudah disidik dari bulan September lalu.

Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto mendesak agar pemerintah transparan soal pelanggaran beberapa perusahaan, agar publik tidak bertanya-tanya.

"Harus dibuka secara terang benderang karena sudah terbukti beberapa perusahaan melanggar hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Satyo, Senin (2/12).


Apalagi kata aktivis 98 yang akrab disama Komeng ini, Pemprov Kalbar juga sudah sudah merilis perusahaan-perusahaan yang memang bermasalah dalam karhutla yang merugikan masyarakat.

"Sebut saja PT Sinar Karya Mandiri yang sudah disidik oleh Kementerian KLH. Ini publik harus tahu, sampai mana penyidikan ini. Apa sanksi untuk mereka, kalau jelas bersalah segera cabut izinnya, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama," tandasnya.

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah menugaskan kepada para pengawas dan penyidik serta SPORC untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan serta menindak tegas siapapun yang terlibat.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan, penyumbang kabut asap terbesar di Kalbar berasal dari kebakaran di lahan konsesi perusahaan. Berdasarkan pencitraan satelit, kebakaran di konsesi perusahaan luasannya ratusan hektar hingga 16 September 2019, Pemprov Kalbar sudah memberi peringatan 103 perusahaan. Lima perusahaan diusulkan dicabut izinnya, dan empat perusahaan sedang proses hukum.

Kementerian LHK telah menyegel 26 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang konsesinya terbakar. Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mengungkapkan, pihaknya telah menangani 50 kasus penegakan hukum karhutla. Sebanyak 58 pelaku diamankan.

15 perusahaan tersebut terdiri sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan enam perusahaan hutan tanaman industri. Perusahaan perkebunan kelapa sawit: PT. Global Kalimantan Makmur; PT. Sumatera Unggul Makmur; PT. Mitra Andalan Sejahtera; PT. Putra Lirik Domas; PT. Sungai Putri Agro Sawit; PT. Ikhtiar Gusti Pudi; PT. Sinar Karya Mandiri; PT. Arrtu Borneo Perkebunan; dan PT. Arrtu Energi Resourse.

Sementara enam perusahaan HTI: PT. Unggul Karya Inti Jaya; PT. Duta Andalan Sukses; PT. Muara Sungai Landak; PT. Hutan Ketapang Industri; PT. Prima Bumi Sentosa; dan PT. Tri Agronusa Sejahtera.

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya