Berita

Karhutla/Net

Nusantara

Prodem: Penanganan Kasus Karhutla Di Kalbar Harus Transparan

SENIN, 02 DESEMBER 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Pemerintah didesak agar serius menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah PT Sinar Karya Mandiri (SKM) yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalbar yang sudah disidik dari bulan September lalu.

Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto mendesak agar pemerintah transparan soal pelanggaran beberapa perusahaan, agar publik tidak bertanya-tanya.

"Harus dibuka secara terang benderang karena sudah terbukti beberapa perusahaan melanggar hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Satyo, Senin (2/12).


Apalagi kata aktivis 98 yang akrab disama Komeng ini, Pemprov Kalbar juga sudah sudah merilis perusahaan-perusahaan yang memang bermasalah dalam karhutla yang merugikan masyarakat.

"Sebut saja PT Sinar Karya Mandiri yang sudah disidik oleh Kementerian KLH. Ini publik harus tahu, sampai mana penyidikan ini. Apa sanksi untuk mereka, kalau jelas bersalah segera cabut izinnya, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama," tandasnya.

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah menugaskan kepada para pengawas dan penyidik serta SPORC untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan serta menindak tegas siapapun yang terlibat.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan, penyumbang kabut asap terbesar di Kalbar berasal dari kebakaran di lahan konsesi perusahaan. Berdasarkan pencitraan satelit, kebakaran di konsesi perusahaan luasannya ratusan hektar hingga 16 September 2019, Pemprov Kalbar sudah memberi peringatan 103 perusahaan. Lima perusahaan diusulkan dicabut izinnya, dan empat perusahaan sedang proses hukum.

Kementerian LHK telah menyegel 26 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang konsesinya terbakar. Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mengungkapkan, pihaknya telah menangani 50 kasus penegakan hukum karhutla. Sebanyak 58 pelaku diamankan.

15 perusahaan tersebut terdiri sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan enam perusahaan hutan tanaman industri. Perusahaan perkebunan kelapa sawit: PT. Global Kalimantan Makmur; PT. Sumatera Unggul Makmur; PT. Mitra Andalan Sejahtera; PT. Putra Lirik Domas; PT. Sungai Putri Agro Sawit; PT. Ikhtiar Gusti Pudi; PT. Sinar Karya Mandiri; PT. Arrtu Borneo Perkebunan; dan PT. Arrtu Energi Resourse.

Sementara enam perusahaan HTI: PT. Unggul Karya Inti Jaya; PT. Duta Andalan Sukses; PT. Muara Sungai Landak; PT. Hutan Ketapang Industri; PT. Prima Bumi Sentosa; dan PT. Tri Agronusa Sejahtera.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Timur Tengah Memanas, PKB Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pupuk

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:53

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:38

Trump Bikin Gaduh Lagi, Hormuz Disebut “Selat Trump"

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:53

Krisis BBM Sri Lanka Mulai Mengancam Sektor Pangan

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:17

Arus Balik Lebaran 2026 Dorong Rekor Baru Penumpang Kereta Api

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:53

Beban Utang AS: Masalah Besar yang Masih Diabaikan Pasar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:24

IHSG Lesu Pasca Libur Lebaran, Asing Ramai-ramai Jual Saham

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:52

Amerika Sesumbar Bisa Habisi Iran dalam Hitungan Minggu Tanpa Perang Darat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:40

Kapal Pertamina Masih Tertahan di Hormuz, DPR Desak Presiden Turun Tangan!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:28

Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:12

Selengkapnya