Munculnya mafia yang mengatur harga nikel terus mencuat ke permukaan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengorek dugaan permainan dalam perdagangan nikel.
Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah menjelaskan pansus ini diperlukan guna memberantas para mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia.
"Saya mendengar, ada
godfather di bisnis nikel ini. Ini tidak sehat. Dan mari kita babat sampai ke akar-akarnya,†ujar Said di Jakarta, Jumat (29/11).
Menurutnya, bisnis nikel saat ini sangat tidak sehat lantaran dimonopoli segelentir pengusaha. Diduga, para pengusaha kakap ini memberi upeti kepada penguasa.
Sementara pengusaha kecil yang berbinis nikel dipinggirkan. Karena itu, Said meminta pemerintah bertindak tegas kepada mafia yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.
Saat ini, dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan ini, pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan.
Hal itu lantaran pemilik smelter dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah.
“Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,†katanya.
Dengan begitu, ditambahkan legislator Madura ini, kondisi tersebut yang menguatkan potensi adanya mafia nikel yang bermain.
“Ini sudah pasti mematikan pengusaha lokal,†demikian Said.
