Berita

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama/Net

Politik

KNPI Kritik Ide Komisi III DPR Yang Ingin Bubarkan BNN

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 00:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komite Naisonal Pemuda Indonesia (KNPI) mengecam keras usulan anggota DPR Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan terkait pembubaran Badan Nasional Narkotika (BNN). Usulan ini dianggap tidak masuk akal di tengah maraknya peredaran narkotika di Indonesia saat ini.

“Saya sebagai Ketua Orgainasi Pemuda di Indonesia mengecam usulan Komisi III yang akan membubarkan BNN. Karena korban terbanyak dari narkoba ini adalah anak-anak muda, adanya BNN ini menyelematkan masa depan anak muda,” kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Rabu (27/11).

Haris curiga usulan pembubaran BNN ini ditunggangi oleh mafia besar yang tidak ingin aparat melakukan pemberantasan narkotika. Aktivis HMI ini menilai bahwa usulan ini sangat tidak masuk akal.


“Harusnya sebagai anak bangsa yang tidak dirusak oleh barang haram narkoba, DPR harusnya mengusulkan untuk memperkuat BNN bukan justru ingin membubarkan,” tegasnya.   

Di tengah kondisi bangsa seperti ini, harusnya Komisi III DPR RI justru memperkuat penegakan hukum, masih banyaknya penegakan hukum yang tidak berpihak kepada rakyat kecil semestinya ini menjadi perhatian serius Komisi III.

“Jangan mengurusi hal-hal yang sudah dianggap positif oleh masyarakat, urusi saja penegakan hukum yang masih tidak adil di negeri ini,” ujar Haris.

Dengan kondisi penegakan hukum saat ini, Haris justru mendesak agar Komisi III yang dibubarkan, pertimbangannya adalah lemahnya hukum di Indonesia saat ini. Sebagai lembaga pengawas, harusnya penegakan hukum saat ini membaik.

"Faktanya hukum kita amburadul, apa yang mereka kerjakan. Pengawasan? yang seperti apa? sebaiknya Komisi III dibubarkan saja," tandas Haris.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya