Berita

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama/Net

Politik

KNPI Kritik Ide Komisi III DPR Yang Ingin Bubarkan BNN

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 00:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komite Naisonal Pemuda Indonesia (KNPI) mengecam keras usulan anggota DPR Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan terkait pembubaran Badan Nasional Narkotika (BNN). Usulan ini dianggap tidak masuk akal di tengah maraknya peredaran narkotika di Indonesia saat ini.

“Saya sebagai Ketua Orgainasi Pemuda di Indonesia mengecam usulan Komisi III yang akan membubarkan BNN. Karena korban terbanyak dari narkoba ini adalah anak-anak muda, adanya BNN ini menyelematkan masa depan anak muda,” kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Rabu (27/11).

Haris curiga usulan pembubaran BNN ini ditunggangi oleh mafia besar yang tidak ingin aparat melakukan pemberantasan narkotika. Aktivis HMI ini menilai bahwa usulan ini sangat tidak masuk akal.


“Harusnya sebagai anak bangsa yang tidak dirusak oleh barang haram narkoba, DPR harusnya mengusulkan untuk memperkuat BNN bukan justru ingin membubarkan,” tegasnya.   

Di tengah kondisi bangsa seperti ini, harusnya Komisi III DPR RI justru memperkuat penegakan hukum, masih banyaknya penegakan hukum yang tidak berpihak kepada rakyat kecil semestinya ini menjadi perhatian serius Komisi III.

“Jangan mengurusi hal-hal yang sudah dianggap positif oleh masyarakat, urusi saja penegakan hukum yang masih tidak adil di negeri ini,” ujar Haris.

Dengan kondisi penegakan hukum saat ini, Haris justru mendesak agar Komisi III yang dibubarkan, pertimbangannya adalah lemahnya hukum di Indonesia saat ini. Sebagai lembaga pengawas, harusnya penegakan hukum saat ini membaik.

"Faktanya hukum kita amburadul, apa yang mereka kerjakan. Pengawasan? yang seperti apa? sebaiknya Komisi III dibubarkan saja," tandas Haris.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya