Berita

Ahmad Yani/Net

Hukum

WN China Leluasa Bereaksi Di Indonesia, Mantan Anggota DPR: Imigrasi Dan Pertahanan Negara Kita Dimana?

RABU, 27 NOVEMBER 2019 | 11:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Penangkapan 91 orang terkait penipuan online melalui sambungan telepon (telecom fraud) yang melibatkan warga negara China menampar keimigrasian dan aparat keamanan sendiri. Sebanyak 85 orang WN China telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Mereka sudah sangat leluasa. Imigrasi, kemanan dan pertahanan negara kita dimana?" kata praktisi hukum, Ahmad Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/11).

Menurut mantan anggota Komisi III DPR ini, selain penegakan hukum yang belum tegas, sanksi yang diterima para pelaku kejahatan internasional juga belum maskimal.


"Aparat kita harus tegas, dan sanksi yang diberikan juga harus berat agar ada efek jera. Kalau ringan, nanti terulang lagi," ujar Ahmad Yani menekankan.

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu mengevaluasi pemberian bebas visa untuk wisatawan WN China, karena penggunaannya sering disalahgunakan.

"Bebas visa untuk wisatawan boleh saja, tapi harus dipantau, jangan dilepas. Dan kalau memang bebas visa itu tidak memberi nilai tambah, sebaiknya dievaluasi saja," demikian Ahmad Yani.

Sebanyak 91 orang (enam WNI) diamankan di tujuh lokasi yang berbeda, yakni Griya Loka, BSD, Mega Kebon Jeruk, Kemanggisan, Pantai Indah Kapuk, Perum Intercon, Bandengan Tambora, dan Malang, Jawa Timur.

Dalam melancarkan aksi penipuan, para tersangka menawarkan bantuan kepada korban seperti mengurus masalah pajak. Mereka meminta sejumlah uang kepada para korban. Sebagian besar korban diketahui merupakan WN China.

Saat ini, polisi masih mendalami motif dan modus penipuan tersebut. Para tersangka akan dimintai keterangan dengan melibatkan penerjemah.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya