Jokowi Beri Grasi Napi Koruptor, KPK Kaget

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi terhadap narapidana kasus korupsi, Annas Maamun.

Hal ini dibernakan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, mantan Gubernur Riau itu diberi grasi lewat  keputusan presiden nomor; 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi tanggal 25 Oktober 2019.

"Bahwa memang benar, terpidana H. Annas Maamun mendapat grasi dari presiden. Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari 7 (tujuh) tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun," ujar Ade saat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/11).

Ade menuturkan, berdasarkan data pada sistem data base pemasyarakatan bahwa Annas Maamun yang harusnya bebas pada 3 oktober 2021, menjadi 3 Oktober 2020. Hal itu lantaran mendapatkan grasi 1 tahun.

"Sedangkan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan telah dibayarnya pada 2016 lalu," imbuhnya.

Sementara itu, jurubicara KPK Febri Diansyah mengaku kaget atas pemberian grasi tersebut. Pasalnya, kasus yang menjerat Annas Maamun sangat kompleks dan memerlukan waktu yang panjang hingga keluar putusan berkekuatan hukum tetap di MA pada 4 Februari 2016 silam.

"Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK," kata Febri saat dikonfirmasi terpisah.

Terlebih, kata dia, kasus korupsi yang dilakukan Annas menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu terkait alih fungsi lahan hutan.

"Perlu kita pahami, korupsi yang terjadi di sektor Kehutanan memiliki akibat yang lebih besar terhadap hutan itu sendiri, lingkungan dan kepentingan publik untuk lingkungan yang sehat," pungkasnya.