Berita

Penggerebekan WNA China/Net

Hukum

Penggerebekan WNA China Bukti Indonesia Tempat Empuk Kejahatan Internasional, Dimana Imigrasi?

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 | 19:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Polda Metro Jaya menggerebek puluhan warga negara asing (WNA) asal China di enam wilayah hukum PMJ, Senin (25/11). Puluhan WNA China itu digerebek karena diduga melakukan penipuan lintas negara.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, penggerebekan itu bukti Indonesia jadi tempat empuk bagi pelaku kejahatan internasional melancarkan aksi.

"Imigrasi kita kebobolan! Kita mudah dimasuki pihak asing," ujar Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam.


Selain memperketat imigrasi, Sya'roni meminta Pemerintahan Indonesia agar mengevaluasi pemberian bebas visa untuk wisatawan WNA China.

Pasalnya, kata dia, pemberitan bebas visa tersebut banyak disalahgunakan. Sebelum penggerebekan sore tadi, sudah banyak WNA China yang terjerat kaksus penyelundupan narkotika.

"Ini merugikan dan merusak citra bangsa kita. Sebaiknya pemberitan bebas visa ke China dievaluasi saja," ucap Sya'roni.

Selain itu, dia menyarankan agar polisi membuat badan khusus untuk memantau warga asing, yang bisa memotret kejahatan internasional. Atau bisa saja, pekerjaan itu diberikan kepada Densus 88 yang bisa mengendus seperti pergerakan terorisme.

"Intinya, kajahatan internasiolnal ini jangan leluasa beroperasi di Indonesia," tutupnya.

Puluhan WNA China digerebek karena diduga melakukan penipuan melalui sambungan telepon. Modusnya, pelaku memanfaatkan jaringan telekomunikasi di Indonesia untuk melancarkan aksi. Mereka menelepon para korban yang ada di China dan melakukan penipuan dan meminta sejumlah uang.

Para pelaku menghubungi korban dengan mengaku sebagai polisi. Mereka kemudian memberi tahu korban, ada anggota keluarga yang tengah bermasalah secara hukum di Indonesia. Lalu meminta jaminan sejumlah uang agar dibebaskan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya