Berita

Ahok/Net

Politik

Mohon Maaf, Ahok Tidak Akan Banyak Lakukan Perubahan Di Pertamina

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 | 14:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Posisi Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sama sekali tidak banyak peran, sama dengan anggota komisaris biasa.

Pasalnya, semua kebijakan strategis di Pertamina harus dikoordinasikan dengan Kementrian BUMN.

"Kalau sebagai pendobrak saya rasa terlalu berlebihanlah. Apalagi modal Ahok di Pertamina cuma integritas dan kerja keras saat jadi Gubernur DKI," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Senin (25/11).


Terkait manajemen di bidang pertambangan migas, keahlian Ahok juga masih nihil. Misalnya, apakah Ahok mengerti membaca dan mengkalkulasi pasar minyak dan gas internasional yang rentan dengan gejolak pengaruh ekonomi global, serta stabilitas keamanan di Timur Tengah.

Sebab, produk minyak dan gas tidak sama seperti jualan sayur di pasar atau ngatur pasar di Tanah Abang

"Kemudian, punya enggak jaringan international yang kuat terkait jaringan pelaku bisnis minyak dan gas dunia," ujar Arief.

Menurutnya, inilah yang selama ini kenapa Pertamina tidak jadi perusahaan yang profesional dan berkaliber dunia, serta tidak memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat, tidak seperti Petrobras, Petronas dan Petrochina. Sebab, lebih kuat pengaruh politiknya dalam penempatan jajaran komisaris dan direksi. Dan bukan orang orang yang memang kredibel di bidangnya dan profesional.

"Jadi mohon maaf saja ya, prediksi saya tidak akan banyak perubahan di Pertamina dengan adanya Ahok. Ya setidak-tidaknya kehidupan ekonomi Ahok sudah terjaminlah dengan jadi Komut di Pertamina," terang Arief.

Ditambahkan, penempatan Ahok di Pertamina sejujurnya sangat terlihat betul bahwa kemampuan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendirecting BUMN menjadi perusahaan yang profesional dan profit masih di bawah standar.

"Karena tidak bisa mengatakan "tidak" atas perintah Joko Widodo untuk menempatkan Ahok," demikian Arief, wakil ketua umum Partai Gerindra.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya