Berita

Gedung KPK/RMOL

Politik

Pimpinan KPK Berlebihan, UAS Bukan Musuh Negara

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 13:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu berlebihan dan membatasi hak pegawai KPK dalam menghadirkan penceramah.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menanggapi kehadiran penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) ke Gedung KPK pada Selasa (19/11) lalu.

Dedi turut menyoroti sikap Ketua KPK Agus Rahardjo yang sempat memperingatkan pegawai KPK untuk tidak mengundang UAS dan mempermasalahkan aliran UAS.

"KPK hemat saya berlebihan, sama saja membatasi hak pegawai untuk menerima informasi dakwah dari UAS," ujar Dedi.

Polemik mengenai UAS, katanya, tidak perlu diperpanjang hingga mengungkit aliran agama. Apalagi, kehadiran UAS tidak berhubungan dengan kinerja KPK memberantas korupsi.

"UAS bukan musuh negara, juga tidak dalam kepentingan terkait kerja KPK," tegasnya.

Atas dasar itulah, Dedi menilai pelarangan mempermasalahkan pegawai yang mengundang UAS justru terlalu berlebihan lantaran sudah mengekang kebebasan hak seorang warga negara Indonesia.

"Sama sekali tidak produktif, KPK seharusnya tidak perlu masuk ke wilayah tersebut," tandasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengaku sempat memperingatkan pegawai KPK untuk tidak mengundang UAS.

Alasan yang diungkap Agus cukup menggelitik. Katanya UAS merupakan sosok kontroversial dan KPK ingin penceramah tidak berpihak pada aliran tertentu.

“Bukan mencegah kapasitas UAS, tapi kan di beberapa waktu lalu pernah ada kontroversi ya mengenai dia. Kami mengharapkan kalau yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kami semuanya begitu," ujar Agus, Rabu (20/11) lalu.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya