Bupati Batang, Wihaji/RMOLJateng
Pemerintah Kabupaten Batang siap "menyikat" aparatur sipil negara (ASN) yang anti-Pancasila.
Hal itu ditegaskan Bupati Batang, Wihaji, menyikapi hasil survei Alvara yang menyebut bahwa secara nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti-Pancasila ada 19,4 persen.
"Sosialisasi yang mengundang narasumber berkompeten sangat penting, karena kalau ada fenomena paham tersebut bisa kita pahami indikasinya," jelas Wihaji di hadapan anggota Polisi dan TNI ormas di Kabupaten Batang, Sabtu (23/11)
Ia pun menjelaskan, di jajaran ASN Pemkab Batang untuk sementara belum ada yang terindikasi paham radikal dan anti-Pancasila.
"Kalau nanti ada indikasi sesui teori-teori paham Radikal dan anti-Pancasila akan menjadi perhatian serius kita," jelasnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJateng.
Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga yang mengutip pernyataan Menkopolhukam menyebut isu radikalisme ini adalah untuk melindungi semua umat Islam.
Tujuannya, agar agama mayoritas di Indonesia tidak terpapar paham Radikalisme dan Terorisme.
"Walaupun paham tersebut hanya segelintir orang tapi menyebarkan virus yang berbahaya dan menyesatkan," kata Edi
Ketua GP Ansor pusat Nur Zaman menambahkan, isu radikalisme jangan menjadi isu umat Islam saja, juga bukan hanya isu pemerintah atau kepolisian, tapi isu bersama Bangsa Indonesia.
"Bukan orang Islam yang menghadapinya tapi semua komponen untuk melawan kelompok-kelompok radikal yang jelas mengganggu kehidupan berbangsa," jelasnya.
