Berita

Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu/RMOL

Politik

Bicara PKI, Eks Menhan Ingatkan Pentingnya Bela Negara

SABTU, 23 NOVEMBER 2019 | 15:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bela negara penting dilakukan untuk melawan ideologi yang memecah belah bangsa.

Hal itu ditekankan mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu saat pidato di acara bedah buku 'PKI Dalang Dan Pelaku Kudeta G30S/1965' di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Menurut Ryamizard, ancaman nyata saat ini ialah perang modern yang berupaya mengubah negara berbasis ideologi Pancasila. Ancaman ini merupakan upaya merusak moral dan jati diri bangsa yang menyasar berbagai lapisan kehidupan masyarakat.


"Bentuknya soft power melalui intelijen, militer, ekonomi, sosial budaya, kultur, dan agama. Dengan tujuan membelokkan pemahaman ideologi negara melalui pengaruh ideologi asing yang beraliran materialisme," jelas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

Esensi dalam bela negara, jelasnya, yakni bentuk membangun kembali jati diri bangsa agar paham yang ingin mengganti ideologi bangsa dapat disingkirkan.

Ryamizard sempat menyinggung bedah buku yang membahas sejarah PKI. Ia membeberkan sejarah pemberontakan yang pernah dilakukan PKI pada saat penjajahan Belanda hingga peristiwa 1965.

"Sebetulnya dia sudah tiga kali berontak, artinya tukang berontak. Tahun 1926 kalaupun kita belum merdeka, tahun 1948, 1965. Yang bahaya saat zaman Belanda, dia mendompleng, menusuk dari belakang. Waktu kita menghadapi konfrontasi dengan Malaysia dia mendompleng lagi, tahun 1965 kejadian," tegasnya.

Sehingga, Ryamizard mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap paham komunisme yang setiap saat berpeluang mempengaruhi generasi bangsa.

"Sekarang kita berhadapan dengan teroris khilafah-khilafah, itu dia mendompleng lagi. Hati-hati, saya sudah sampaikan tiga tahun lalu waktu dia dompleng di Papua, ini PKI," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya