Produksi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dalam negeri yang diproduksi oleh BUMN seperti Pindad, IPTN dan PT PAL yang ditawarkan Pemerintahan RI kepada negara negara luar lewat Kementerian Pertahanan, membuktikan Menhan Prabowo Subianto memang handal dalam berbisnis dan melakukan pemasaran produk alutsista.
Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan, Jumat (22/11).
"Tentu saja jika negara-negara luar tertarik dan membeli alutsista produk Indonesia maka, akan banyak menghasilkan pemasukan devisa negara kita serta meningkatkan surplus neraca perdagangan yang selama ini masih belum tinggi surplusnya dibandingkan impor," kata Arief.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah BUMN produsen alutsista kita sudah siap memproduksi secara efisien dan tepat waktu, sehingga harganya bisa bersaing dengan produksi negara lain.
"Berdasarkan data-data yang ada BUMN produsen alutsista adalah BUMN yang
lame duck dan banyak sekali di korupsi selama ini, misalnya PT Pindad, PT PAL dan IPTN sudah banyak pejabatnya yang jadi pesakitan dipenjara akibat korupsi," ujar Arief.
Belum lagi, lanjut Arief, banyak pemesanan alutsista oleh Angkatan Bersenjata RI melalui BUMN alutsista yang banyak tidak tepat waktu serta tidak lengkap
equipment ketika diserahkan kepada pemesannya, serta harga yang jauh lebih mahal dari alutsista yang sejenis yang diproduksi negara lain.
"Jadi, maaf saja Pak Menhan, tolong minta Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) agar BUMN strategis penghasil alutsista harus diberesin dulu pejabat-pejabatnya dan budaya kerjanya agar enggak malingan dan profesional, baru kita bisa jualan produknya," tegasnya.
Menurut Arief, kalau tidak seperti itu, jualan alutsista malah jadi rugi karena diklaim sama konsumen. Seperti kasus pembelian pesawat dari IPTN oleh Thailand atau kapal dari PT PAL yang kena klaim kerugian oleh pembeli.
