Anggaran Terus Dipangkas, KY: Kami Tak Akan Surut Untuk Wujudkan Peradilan Bersih

Dengan alasan penghematan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas sejumlah anggaran di beberapa lembaga. Salah satunya dialami Komisi Yudisial (KY). Anggaran KY dipangkas 20 persen dari tahun sebelumnya. Dari Rp 128 miliar pada 2019 menjadi Rp 102 miliar pada tahun depan.

Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (LI HUBLA) Komisi Yudisial Farid Wajdi menegaskan, dengan anggaran yang sangat minimalis tersebut tidak menyurutkan langkah KY untuk menciptakan peradilan bersih.

“Teman-teman KY sudah bersepakat dengan kondisi yang ada tidak pernah sekalipun menyurutkan langkah untuk menuju proses perwujudan peradilan bersih,” ujar Farid saat ditemui di acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial di Bumi Katulampa, Bogor Timur, Jumat (22/11).

Komisi Yudisial dianggap telah melakukan pemborosan anggaran negara lewat perjalanan dinas. Padahal, KY harus keliling ke sejumlah wilayah untuk mengawasi para hakim dalam menciptakan peradilan bersih.

“Saya mau kasih contoh, mestinya kemarin saya mendatangkan beberapa hakim dari suatu daerah. Pengalaman kita kalau kita panggil enggak datang, panggil kedua enggak datang. Maka pemanggilan ketiga harus kita datangi,” katanya.

Menurutnya, selama ini ada perspektif yang keliru mengenai fungsi utama dan sistem kerja Komisi Yudisial dalam hal perjadin hingga dianggap melakukan pemborosan.

“Di mana-mana lembaga pengawas itu memang pekerjaannya adalah perjalanan dinas dan dianggap KY itu boros. Itu yang jadi persoalan,” tuturnya.

“Bagaimana mungkin KY bisa menjadi kuat, ibarat kita bagaimana mungkin kita memiliki energi dan vitalitasnya menjadi memiliki energi positif kalau kemudian kurang vitamin, kurang tidur tapi dipaksa kerja ya tentu ala kadarnya,” tandasnya.