Fithra Faisal (paling kiri) /RMOL
Pemerintah diminta waspada atas sentimen publik yang negatif menyoal perekonomian Indonesia akibat sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dan mengakibatkan masyarakat merugi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi kepada Kantor Berita Politik RMOL seusai diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
"Betul itu memang kategori negatif. Isu iuran BPJS, impor pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah. Jadi isu-isu ini akan membesar kalau misalnya tidak ditangani dengan segera," kata Fithra.
Dia meyakini, isu-isu ekonomi yang menjadi perbincangan mayoritas publik itu bakal membesar apabila tidak segera diantisipasi oleh pemerintah.
"Ini berarti isu-isu yang potensial membesar," tegasnya.
Fithra mengimbau agar pemerintah tidak gegabah dalam menggulirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sebab, hal itu justru akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Jadi memang dia sekarang, tapi kalo misalnya melihat tahun 2020 ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang cukup signifikan ya. Salah satunya resesi ekonomi. Itu mungkin akan membuat isu-isu ini menjadi dominan," demikian Fithra.
Riset dilakukan dalam dua tahap sepanjang 28 September hingga 27 Oktober 2019. Untuk proses pengumpulan data dilakukan pada 28 September-14 Oktober dan untuk kategori data dilakukan 15 Oktober - 27 Oktober.
Sebelumnya, Manager Program Next Policy Grady Nagara dalam keterangan rilis resmi hasil risetnya menyatakan, penelitian ini menggunakan metode Machine Learning yang dikembangkan oleh Analisis Media-sosial Nusantara berbasis AI (AMENA) dengan model Arsitektur Neural melalui apliksasi Twitter.
Dalam penelitiannya, Next Policy memetakan sentimen publik dalam tiga kategori diantaranya; sentimen publik terhadap kabinet Jokowi-Maruf, sentimen publik terhadap menteri di kabinet Jokowi-Maruf dan sentimen perekonomian Indonesia.
