Berita

Ratusan karyawan Palma Satu saat demo ke KPK/RMOL

Politik

Gaji Belum Dibayar, Ratusan Karyawan Palma Satu Kembali Geruduk KPK

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | 17:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ratusan orang mengatasnamakan diri Aliansi Karyawan PT Palma Satu kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

Massa mulai berunjuk rasa sekitar pukul 10.00. Mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan.

Koordinator aksi Jasprando Damanik mengatakan, tuntutan pihaknya masih sama seperti pada aksi-aksi sebelumnya.


"Tuntutan kami masih sama. Kami meminta KPK segera membuka rekening PT Palma Satu yang diblokir," kata Jasparando kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, akibat pemblokiran tersebut, ribuan karyawan terancam terkena PHK karena perusahaan tidak bisa membayar gaji.

"Hingga saat ini karyawan belum bisa menerima gaji, bahkan perusahaan terancam tutup operasionalnya," ujarnya.

"Untuk itu kami menuntut keadilan agar hak-hak kami tidak terzalimi," tambahnya.

Sementara itu, salah satu peserta aksi dalam orasinya mengatakan, seorang pegawai humas KPK telah menemui perwakilan karyawan.

"Tapi sampai saat ini belum ada jawaban pasti atas kegelisahan 1.100 karyawan PT Palma Satu," ujar Antoni Lawolo dalam orasinya.

Di sisi lain, Antoni juga berharap KPK tidak tebang pilih dalam hal penegakkan hukum.

"KPK selaku lembaga penegakkan hukum yang independen dan punya kekuatan penuh, jangan tebang pilih dan melakukan diskriminasi," ucapnya.

Sebelumnya, Aliansi Karyawan PT Palma Satu telah menggelar unjuk rasa di antaranya pada 11 November lalu.

Secara keseluruhan, massa sudah lima kali berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK.

Demonstrasi diawali pada 31 Oktober 2019, berlanjut sehari berselang pada 1 November, kemudian 11 dan 12 November, dan terakhir pada hari ini.

"Dengan semangat yang sama, kami datang untuk meminta KPK membuka pemblokiran rekening PT Palma Satu," kata Antoni.

Akibat pemblokiran tersebut, sambungya, banyak rakyat kecil yang haknya terbengkalai.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya