Sentimen publik terhadap perekonomian nasional di tangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin masih negatif. Hal ini lantaran sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dianggap telah merugikan rakyat.
Begitu terang Manager Program Next Policy, Grady Nagara saat memaparkan hasil riset lembaganya mengenai sentimen publik terhadap Kabinet Jokowi-Maruf periode 2019-2024.
Grady mengurai bahwa kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah kenaikan iuran BPJS pada tahun depan yang melonjak hingga 100 persen dan masalah impor pangan yang merugikan petani.
Selain itu, juga karena pertumbuhan ekonomi yang mentok di angka 5 persen selama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembantu Presiden Jokowi.
"Meskipun rendah, terdapat sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak mengelola isu ini dengan baik, ke depan sentimen negatif ini dapat melonjak sewaktu-waktu," ujarnya di Bakoel Kaffe, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Sementara itu, riset juga meneliti mengenai sentimen publik terhadap menteri di kabinet Jokowi-Maruf. Hasilnya, sentimen negatif publik menjurus ke Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendapat sentimen positif.
“Adapun Mendikbud Nadiem Makarim mendapatkan sentimen netral dari publik,†terangnya.
Grady menguraikan bahwa riset dilakukan dalam dua tahap sepanjang 28 September hingga 27 Oktober 2019. Proses pengumpulan data dilakukan pada 28 September hingga 14 Oktober dan kategorisasi data dilakukan 15 Oktober hingga 27 Oktober.
Penelitian ini menggunakan metode Machine Learning yang dikembangkan oleh Analisis Media-sosial Nusantara berbasis AI (Amena) dengan model Arsitektur Neural melalui aplikasi Twitter.
