Walhi: Penghapusan IMB Serta Amdal Gegabah Dan Tidak Nyambung

Wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) dinilai tidak solutif dan keliru.

"Menurut Walhi, ini adalah cara pandang yang gegabah, tidak nyambung antara apa persoalan atau problemnya dengan jalan pemecahannya," kritik Direktur Eksekutif Walhi, Yaya Nur Hidayati saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (20/11).

Yaya berpandangan, IMB dan Amdal merupakan salah satu alat kontrol pemerintah terhadap sebuah kegiatan pengelolaan tanah terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut agar tidak dilakukan secara serampangan.

"Jadi salah alamat kalau hanya dilihat hanya sebagai proses administratif saja," tutur Yaya.

Selain itu, ia menyebut IMB dan Amdal bersifat kualitatif, menyangkut beban kegiatan pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup.

Karena itu, ia merasa heran dengan dalih Kementerian ATR/BPN yang ingin menghapuskan IMB dan Amdal dengan memasukkannya dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"RDTR itu bicara perencanaan peruntukan ruang, tidak bicara kualitas kegiatan, serta dampak kegiatan yang ada di ruang tersebut," tandasnya.