Butuh Dana Rp 256,5 Triliun Untuk Bangun Ibukota Baru

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan total biaya yang diperlukan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Timur. Adapun total biaya yang diperlukan mencapai Rp 256 triliun.

Pernyataan tersebut terlontar dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Gedung Kura-Kura, Senayan, Rabu (20/11).

Dalam pencairan dananya, pemerintah pusat bakal menggelontorkan dana secara bertahap dimulai pada tahun 2020 hingga 2024. Pada awal tahun depan, PUPR bakal mendapat sokongan dana sebesar Rp0,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2022 bakal disalurkan sejumlah Rp51,7 triliun.

Adapun untuk tahun 2022, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp.76,9triliun.  Kemudian di tahun 2023 sebesar Rp.98,2 triliun dan fase terakhir tahun 2024 sebesar Rp.28,8 triliun.

"Mungkin secara awal (pendanaannya) sangat sedikit pada 2020. Tapi akan dimulai besar pada tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024,” beber Danis di lokasi.

Danis menjelaskan total biaya Rp 256triliun itu dibagi menjadi empat segmen, antara lain sumber daya air; jalan dan jembatan; pemukiman dan perumahan. Hal ini merupakan kebutuhan pemerintah, ASN dan warga setempat.

“Kebutuhan infrastruktur dasar yaitu dari asumsi populasi 1,5 juta orang, kebutuhan konsumsi air 150 liter perhari per orang, kebutuhan debit air sekitar 4,1 meter kubik per detik,” katanya.

Lebih lanjut Danis menjelaskan, kawasan ibukota negara akan dibangun sekitar 57 km tol ring road. Akses jalan nasional pusat pemerintahan sepanjang 71 km dan 129 km di beberapa titik kawasan ibukota baru.

“Adapun untuk mendukung fasilitas tadi, kita juga mendukung fasilitas pejalanan kaki, lajur sepeda dan identifikasi rel kereta api. Dan dari jumlah rumah keluarga sebanyak 307 ribu unit hunian,” ucapnya.

Jadwal pembangunan empat segmen tersebut, kata Danis, akan dilaksanakan secara bertahap. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrstruktur dasar selesai pada akhir tahun 2020 dan akan melanjutkan pembangun infrastruktur khusus akan berlangsung tahun 2023.

“Sehingga diharapkan 2024 proses pemindahan ibu kota bisa dimulai secara bertahap,” tandasnya.