Berita

Erick Thohir/Net

Politik

Perombakan Di Kementerian BUMN, CORE: Untuk Perbaikan

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 19:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas satu eselon untuk merampingkan kementerian yang dianggap obesitas. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Reforms on Economics(CORE) Piter Abdullah Redjalam mengaku optimis dengan langkah yang dilakukan Erick Thohir.

“Tentunya untuk perbaikan BUMN. Tapi untuk sekarang yang kita tunggu itu adalah bagaimana Erick Thohir melihat persoalan di BUMN tersebut,” ucap Piter dalam acara CORE Economy Outlook 2020, di Hotel Ashlee, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).


Mengacu pada data yang dimilikinya, Piter menambahkan, selama lima tahun terakhir BUMN dianggap telah menunjukkan perbaikan baik dari angka pertumbuhan profit ataupun jumlah BUMN bermasalah yang semakin sedikit.

“Ini kan artinya BUMN semakin membaik. Dan yang lebih penting lagi, yang ditunjukan dr sinergi BUMN,” katanya.

Pihaknya menambahan saat ini banyak perusahaan swastas mengeluh sangat sulit mendapatkan proyek di Indonesia lantaran sudah disedot oleh BUMN. “Kenapa? karena itu sinergi BUMN, BUMN sekarang solid,” tambahnya.

Namun, Piter masih ingin melihat kinerja Erick Thohir di BUMN apakah bisa mempertahankan perbaikan tersebut atau tidak.

“Tapi kita perlu tahu bagaimana cara pandangnya Pak Erick Thohir, apakah perbaikan ini dianggap belum cukup perlu suatu lompatan besar sehingga perlu perombakan besar, transformasi yang luar biasa, itu kita perlu tahu,” jelasnya.

“Karena sampai sejauh ini kan pak ET belum menunjukkan menyampaikan ke kita arah cara pandang dia seperti apa, arah yg ingin dia tuju seperti apa, dan starteginya apa, sehingga dia kemudian memerlukan orang-orang yang seperti apa. Ini yang perlu kita tunggu dari Pak ET,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya