Berita

Mantan Ketum PAN, Amien Rais/Net

Politik

PAN Tak Perlu Minta Restu Amien Rais Jika Ingin Punya Ketum Piawai Konsolidasi

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 02:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bursa pemilihan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menggeliat dengan kemunculan kandidat dari internal.

Setelah sebelumnya dikaitkan dengan nama-nama eksternal seperti Gatot Nurmantyo hingga Sandiaga Salahuddin Uno, kini bursa caketum PAN bakal diperebutkan sejumlah nama, seperti Zulkifli Hasan (petahana Ketum PAN), Dradjad Wibowo (Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN), Mulfachri Harahap (Wakil Ketum PAN), Hanafi Rais (Ketua Fraksi PAN di DPR), Asman Abnur (mantan Menteri PAN-RB), dan Bima Arya (Walikota Bogor).

Melihat dinamika PAN ini, pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai positif.


Dengan beragamnya opsi caketum dari internal menandakan demokrasi dalam tubuh PAN berjalan baik.

"Semakin banyak politisi PAN yang maju justru semakin bagus proses demokrasi di PAN ketimbang bersifat aklamasi yang bisa mematikan nilai-nilai demokrasi dalam suatu partai," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/11).

Berdasarkan tradisi partai berlambang matahari ini, sesepuh sekaligus pendiri PAN, Amien Rais selalu memiliki peran penting dalam memilih nakhoda partai.

Restu Amin seakan-akan menjadi hal yang wajib dalam menentukan ketua umum partai yang telah berdiri sejak masa reformasi, tepatnya 23 Agustus 1998 silam.

Namun demi konsolidasi PAN ke depan, Ramses beranggapan restu dari mantan Ketua MPR RI era reformasi itu bukan menjadi harga mati.

"Biarkan dinamika internal mereka berkembang secara alami tanpa harus restu Amien Rais dalam konteks caktum. Dinamika alamiah itu justru menghasilkan kepemimpinan parpol yang mampu melakukan konsolidasi internal," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya