Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Sindir Pertemuan PKS-Berkarya, Fahri Hamzah: Ketemu-Ketemu Begitu Maknanya Apa?

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 00:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Saat ini banyak partai politik yang gagal paham dengan makna oposisi dalam sistem presidensial.

Ketidakpahaman tersebutlah yang belakangan mewarnai pertemuan beberapa partai politik, mulai dari partai pendukung pemerintah dengan nonpendukung, hingga teranyar soal pertemuan PKS dengan Partai Berkarya.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, indikator oposisi dalam sistem presidensial yakni seberapa kuat DPR mengawasi pemerintah, bukan karena berada di luar pemerintah dan tidak mendapat jatah menteri.


“Sebegitulah oposisi, bukan karena (di mana) anda berada. Misalnya, kemarin itu Nasdem, Nasdem itu pendukung utama Pak Jokowi. Tetapi kan keras itu sikapnya. Nah yang begini ini (PKS dan Berkarya) mesti dibikin clear, sebab akhirnya ketemu-ketemu itu maknanya apa?” kata Fahri usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang Kembali Ke DPRD’ di media center DPR RI, Selasa (19/11).

Baginya, pertemuan kedua elite partai politik tersebut terjadi karena keduanya tidak memahami makna oposisi.

"Artinya itu tidak memiliki efek kepada pemaknaan oposisi sama sekali. Sebab oposisi dalam tradisi presidensial, bukan berarti tidak jadi menteri," sambungnya.

Baginya, oposisi bukanlah pihak-pihak yang berada di luar kabinet, melainkan sikap kritis wakil rakyat di DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Pun demikian yang terlihat selama ini, kritikan justru lebih banyak disampaikan oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah, bukan kelompok partai yang mengklaim sebagai oposisi.

“Bahkan kalau misalnya Pak Fadli akan bersuara karena (saat itu) Wakil Ketua DPR, dia kritis. Saya enggak melihat yang lain, dalam pengertian partai-partai yang menggumumkan dirinya di luar pemerintah,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya