Berita

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)/Net

Politik

Pengamat Apresiasi Penyatuan PPP, Islah Harus Tuntas!

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 15:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sebagai partai senior, upaya penyatuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus disambut baik. Apalagi, partai berlogo Kabah ini adalah partai tertua berbasis Islam di tanah air.

Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komaruddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/11).

Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Dr. Humphrey Djemat dan Plt Ketua umum PPP Pondok Gede, Suharso Monoarfa telah menyepakati Muktamar Bersama yang bermartabat dan setara dalam waktu dekat.


"Kita prihatin konflik yang berkepenjangan di internal PPP. Dengan adanya Muktamar islah ini, mari kita sambut baik. Semoga PPP bisa kembali dicintai dan bisa membangun bangsa dan negara," kata Ujang.

Dalam forum Muktamar nanti, Ujang menyarankan agar kedua kelompok benar-benar menyatu. Songsong dan mantapkan langkah menuju Pemilu 2024.

"Kalau tidak sekarang kapan lagi, partai lain sudah running. PPP harus bisa kembali diperhitungkan," imbuhnya.

Soal komposisi pengurus harian hasil Muktamar bersama nanti, porsinya harus adil.

"Intinya, harus dibicarakan bersama. Karena ini jalan terbaik, forum islah harus tuntas," demikian Ujang Komaruddin.

PPP Muktmar Jakarta akan menyelenggarakan Mukernas IV pada 30 November hingga 1 Desember 2019. Salah satu agenda pentingnya adalah menentukan arah penyatuan PPP.

Humphrey mengatakan, di forum Mukernas inilah dibahas secara rinci dan jelas bagaimana pelaksanaan Muktamar Bersama yang bermartabat dan setara tersebut.

Selain itu, PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa juga akan melakukan Mukernas pada Desember nanti.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya