Berita

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono/Net

Bisnis

Arief Poyuono: Utang BUMN Numpuk Karena Program Infrastruktur Jokowi

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 04:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menumpuknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak bisa dilepaskan dari imbas kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun terakhir.

Dalam rilis data yang dikeluarkan lembaga pemeringkat global, Moody's Investor Service, utang luar negeri (ULN) BUMN hingga Juli 2019 mencapai 52,8 miliar dolar AS.

"Utang BUMN yang besar kan akibat BUMN didorong sama Joko Widodo untuk berpartisipasi pada program pembangunan infrastruktur lima tahun terakhir," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (19/11).


Akibatnya, lanjut Arief, BUMN Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan hingga menyebabkan risiko kontijensi, antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia, seperti PT Waskita Karya, PT Garuda Indonesia, PT Adhi Karya, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, dan PT Indofarma menjadi sorotan utama.

PT Waskita Karya menjadi penyumbang utang teratas yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, melesat hingga Rp 103,7 triliun pada akhir Juni 2019 atau naik 970 % dalam lima tahun.

"Ini akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo," tegasnya.

Pun demikian dengan sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang dalam lima tahun terakhir memiliki utang mencapai 287,8 triliun atau naik sebanyak 117,4 persen dari tahun 2014. Hal ini menurut Arief sebagai akibat non performing loan (NPL) tinggi, hingga macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Joko Widodo

Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6%, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini.

"Nah jadi program-program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat utang BUMN menumpuk dan berisiko gagal bayar," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya