Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/Net
Ada perlakuan berbeda yang dirasakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Sejak Pilpres 2019, hubungan keduanya tak kunjung sinergis.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengatakan, dalam berbagai kegiatan baik buka bersama maupun halal bihalal Idul Fitri, Bawaslu tidak pernah mendapat undangan sebagaimana penyelenggara Pemilu lainnya.
"Mungkin kalau dibilang diskriminasi terlalu kasar, jadi mungkin kurang sinergi saja. Tentunya ini berbeda dengan KPU ya. Soal penyebab, bisa tanya beliau (Ridwan Kamil) langsung," ucap Zaki dilansir
Kantor Berita RMOLJabar, Senin (17/11).
Zaki juga mengakui bahwa Bawaslu Jabar kurang difasilitasi. Bahkan fasilitas gedung kantor yang menempati lantai 3, tidak dapat diakses khususnya oleh masyarakat penyandang disabilitas.
"Kami sudah meminta supaya difasilitasi seperti lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (KPU). Makanya kami sampaikan karena kantor tidak bisa diakses seluruh masyarakat," ujarnya.
Pihaknya pun berharap sinergitas antara Bawaslu dengan Gubernur Jabar bisa terjalin dengan baik. Hal ini diperlukan karena 8 daerah di Jabar seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kkabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, serta Kota Depok akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendatang.
"Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan gubernur harus dieratkan agar pesta demokrasi mendatang berjalan lancar dan aman. Apalagi kan 8 daerah di Jabar akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020," tutupnya.
