Berita

Din Syamsuddin/Net

Politik

Din Syamsuddin: Jangan Marah Berlebihan, Ajarilah Bu Sukmawati Agama Islam

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 17:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Umat Islam harus memaafkan Sukmawati Soekarnoputri atas pernyataannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan pendiri bangsa Soekarno. Umat Islam juga tidak perlu bereaksi secara berlebihan.

Begitu tegas Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin saat ditemui di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Menurutnya, pernyataan Sukmawati itu keluar karena pemahaman yang minim terhadap agama Islam.


“Kita kedepankan pemberian maaf ya. Dengan memaafkan, boleh jadi karena tidak tahu, karena tidak paham," ujar pendiri CDCC itu.

Din menilai wajar jika umat Islam bereaksi dengan melakukan protes. Sebab, jika Nabi Muhammad diperbandingkan dengan Soekarno dinilai sangat tidak pantas dan relevan.

"Wajar kalau umat Islam protes, marah. Karena apa yang kita yakini itu mulia, seperti nabi Muhammad, yang oleh penulis Barat pun rangkingnya nomor 1 ya. Di buku One Hundred The Most Influencer People in History,” tutur Din.

Untuk itu, mantan ketua umum PP Muhammadiyah mengimbau kepada pemuka agama, khususnya Islam untuk merangkul dan bertanggung jawab memberikan pemahaman terhadap Sukmawati.

"Kalau yang bersangkutan (Sukmawati) tidak paham, maka sebenernya para pemuka agama Islam juga harus ikut merasa bertanggung jawab untuk mengajarkannya begitu," kata Din.

Dia mengingatkan bahwa kemuliaan suatu agama tidak akan berkurang hanya karena agama, ajaran, dan pembawa wahyu dinistakan.

"Maka kalau ada, asalkan jangan dalam nada agresif ya, lebih baguslah didekati dengan pendekatan. Ya ajarilah mungkin Ibu Sukmawati perlu juga belajar tentang islam," sambungnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya