Walikota Jakarta Utara, Sigit Widjatmoko/RMOL
Warga di Kawasan Sunter Agung Perkasa VIII memprotes penggusuran rumah dan lapak rongsokan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara. Mereka bahkan mengklaim sebagai pemilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan menuntut janji kampanye dahulu.
Terkait hal ini, Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko menjelaskan, sebelum menggusur Pemkot Jakarta Utara telah melakukan sosialisasi selama dua bulan.
Menurut Sigit, proses pembongkaran berlangsung damai dan tidak ada intimidasi. Bahkan ada warga yang suka rela membongkar sendiri bangunan semipermanen mereka.
"Semua atas sepengetahuan warga, bahkan proses pembongkarannya kita hanya membantu, itu dilakukan sendiri oleh mereka," ujarnya saat ditemui di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/11).
Sementara soal warga gusuran yang mengklaim sebagai pemilih Anies saat Pilkada 2017 dan menilai penggusuran ini tidak sesuai janji pada saat kampanye, Sigit menanggapi santai.
"Cek saja di daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT), mereka ada enggak. Mereka enggak terdaftar di DPS maupun di DPT," katanya.
Sigit menegaskan bahwa warga yang tinggal di wilayah tersebut pada saat pilgub kemarin memang tidak ikut pemilihan. "(Warga) nggak terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim atas nama pemilih siapa?" tegasnya.
Kendati begitu, bukan hanya sekadar membongkar, Pemkot Jakarta Utara telah menyediakan Rumah Susun di Marunda untuk menampung warga yang terdampak penggusuran. Namun, hal tersebut tidak direspons oleh warga.
"Kita siapkan rusun Marunda. Tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar. Pada umumnya kembali ke tempat tinggal masing-masing," ujarnya.
