Ahok saat menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden/RMOL
Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bos BUMN.
Jika memang nekat menggaet Ahok, pemerintah harus menempatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke dalam perusahaan BUMN yang kian merosot bagi pendapatan negara.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, usulan tersebut sekaligus menjadi cara untuk membuktikan kapasitas Ahok.
"Kalau memang Ahok seorang yang kompeten dalam memimpin perusahaan dan diperkirakan bisa melakukan perubahan di BUMN yang kembang kempis, sebaiknya Ahok ditempatkan di BUMN yang
revenue dan profit, serta setoran deviden tidak ada ke negara," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima redakasi, Senin (18/11).
Beberapa perusahaan BUMN yang bisa ditempati Ahok yakni Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) atau PT Krakatau Steel.
"Seperti mungkin PT Krakatau Steel, Pelni, industri sandang, Garuda. Jadi ukurannya jelas (menentukan) prestasi Ahok di BUMN," sambung Arief.
Sejauh ini, jelasnya, Pelni sebagai salah satu BUMN peyelengara tol laut belum menampakkan prestasi yang signifikan. Padahal program tol laut sendiri digaungkan Presiden Joko Widodo sejak 2014 silam.
Saat awal dirintis pada 2015, trayek tol laut hanya dibuka 6 trayek. Kini, jumlahnya sudah 18 trayek. Hanya saja penambahan trayek tidak lantas menaikkan muatan barang.
"Okupansi kapal tol laut saat ini masih belum besar, terutama ketika pelayaran kembali. Tingkat okupansinya sangat jomplang ketimbang keberangkatan. Sepanjang tahun berjalan ini, rata-rata okupansi (keberangkatan) kapal Pelni di trayek tol laut mencapai sekitar 60 persen. Sementara untuk muatan balik okupansi hanya menembus angka 6 persen," jelasnya.
"Nah kalau urus Pelni untuk tingkatkan okupansi berangkat ke Indonesia Timur dan kembali lagi dalam program tol laut Joko Widodo, kira-kira Ahok ditawarin jadi Dirut Pelni berani enggak ya?" tandasnya.
