Berita

Irmanputra Sidin/Net

Politik

Irmanputra Sidin Awalnya Sempat Cemas Dengan Rangkulan PKS

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai penyeimbangan yang memiliki karakter.

"Setelah kejadian rangkulan itu awalnya saya cemas PKS akan masuk koalisi karena yang saya baca begitu. Setelah saya baca malah terbalik bacaannya, ternyata karakter PKS sebagai partai penyeimbang itu sangat kuat dibanding dengan partai lain," kata Irman dalam agenda Rakornas PKS tahun 2019, di Jakarta, Jumat (15/11).

Kuatnya karakter PKS sebagai partai penyeimbang ini menurut Irman cukup ditakuti oleh penguasa dan partai koalisi lainnya.


"Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas juga dengan rangkulan itu. Saya melihat PKS kuat sekali karakternya," ungkapnya/

Menurut Irman, berdasarkan konstitusi seharusnya semua partai politik menjadi oposisi bukan hanya sebatas mengurusi pembagian kursi kabinet.

"Partai politik didesain guna mengimbangi peroses pemerintahan. Partai politik wajib memberikan garansi kepada rakyar untuk bagaimana Presiden menjalankan wewenangnya sesuai undang-undang. Bukan soal dia dapat kursi kabinet atau tidak," tambahnya.

Oleh karenanya, Irman melanjutkan, undang-undang mengatur rakyat utuk memberikan hak konstitusinya kepada partai politik sebagai peserta pemilu.

Irman menuturkan, hingga saat ini banyak orang salah kaprah menterjemahkan oposisi. Oposisi, lanjut Imran, bukan berarti bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Namun, memastikan kekuasaan yang berjalan sesuai dengan amanah undang-undang.

"Karena oposisi itu di kepala saya bukan berarti menjatuhkan Presiden. Oposisi itu memberikan pemikiran-pemikiran konstitusional terhadap berjalannya kekuasaan. Jadi bukan berarti partai oposisi di kepalanya itu hanya soal kapan dibentuk hak angket, pansus saja," ungkapnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya