Berita

Irmanputra Sidin/Net

Politik

Irmanputra Sidin Awalnya Sempat Cemas Dengan Rangkulan PKS

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai penyeimbangan yang memiliki karakter.

"Setelah kejadian rangkulan itu awalnya saya cemas PKS akan masuk koalisi karena yang saya baca begitu. Setelah saya baca malah terbalik bacaannya, ternyata karakter PKS sebagai partai penyeimbang itu sangat kuat dibanding dengan partai lain," kata Irman dalam agenda Rakornas PKS tahun 2019, di Jakarta, Jumat (15/11).

Kuatnya karakter PKS sebagai partai penyeimbang ini menurut Irman cukup ditakuti oleh penguasa dan partai koalisi lainnya.


"Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas juga dengan rangkulan itu. Saya melihat PKS kuat sekali karakternya," ungkapnya/

Menurut Irman, berdasarkan konstitusi seharusnya semua partai politik menjadi oposisi bukan hanya sebatas mengurusi pembagian kursi kabinet.

"Partai politik didesain guna mengimbangi peroses pemerintahan. Partai politik wajib memberikan garansi kepada rakyar untuk bagaimana Presiden menjalankan wewenangnya sesuai undang-undang. Bukan soal dia dapat kursi kabinet atau tidak," tambahnya.

Oleh karenanya, Irman melanjutkan, undang-undang mengatur rakyat utuk memberikan hak konstitusinya kepada partai politik sebagai peserta pemilu.

Irman menuturkan, hingga saat ini banyak orang salah kaprah menterjemahkan oposisi. Oposisi, lanjut Imran, bukan berarti bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Namun, memastikan kekuasaan yang berjalan sesuai dengan amanah undang-undang.

"Karena oposisi itu di kepala saya bukan berarti menjatuhkan Presiden. Oposisi itu memberikan pemikiran-pemikiran konstitusional terhadap berjalannya kekuasaan. Jadi bukan berarti partai oposisi di kepalanya itu hanya soal kapan dibentuk hak angket, pansus saja," ungkapnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya