Berita

Ridwan Kamil dan rumah dinas/Net

Nusantara

DPRD Jabar: Proyek Kolam Renang Rumah Dinas Ridwan Kamil Menyakitkan Hati Rakyat

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 14:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Proyek renovasi rumas dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu Gedung Pakuan menimbulkan banyak pro dan kontra. Pasalnya, dalam renovasi tersebut Emil akan membuat kolam senilai Rp 1,5 miliar.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Hadi Hartono mengungkapkan, proyek tersebut telah menyakiti hati warga Jabar dan hanya untuk menyalurkan bakat arsitektur sang Gubernur.

"Proyek ini menyakitkan hati rakyat Jawa Barat. Di rumah dinas Gubernur, sudah lebih dari kata mencukupi untuk tinggal seorang gubernur dan keluarnya," ujar anggota Fraksi PKS ini seperti dalam akun media sosial Instagram-nya, @imambhartono, Sabtu (16/11).


Lebih lanjut, dia membandingkan pemukiman masyarakat di Jabar yang masih banyak yang tidak layak, bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Untuk program 2020, terdata ada 46 ribu Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2020, namun hanya 10 ribu yang dianggarkan untuk diperbaiki.

Sementara itu, untuk renovasi Gedung Pakuan, pemprov menganggarkan total dana sebanyak Rp 4,356 miliar. Adapun rinciannya: pekerjaan persiapan senilai Rp 100 juta, pekerjaan taman dan kolam renang senilai Rp 3,36 miliar, dan pekerjaan air mancur senilai Rp 500 juta.

"Sementara untuk kepuasan dan menyalurkan bakat di bidang arsitekturnya RK, pengorbanan usulan itu semua dengan membangun rumah dinasnya," pungkasnya merujuk pada inisial Emil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya