Ahok saat menjabat gubernur/Net
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama menjadi direktur utama di salah satu perusahaan BUMN.
Dengan melihat gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu, dia tepat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
"Sebaiknya dengan model gaya kerja dan integritasnya, Ahok cocok untuk ditempatkan di PLN yang selama ini banyak persoalan yang tidak kunjung selesai," kata Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, Sabtu (16/11).
Persoalan PLN misalnya, ada 34 lokasi PLTU mangkrak di Indonesia yang sudah diekspos media pada Oktober 2017. Ini semua indikasinya diperbaiki dengan uang dari pinjaman ke RRC dan dijadikan IIP China. Inilah proyek 35.000 Megawatt (MW) yang selama ini diklaim oleh PLN padahal proyek itu mayoritas IPP. Dimana diantaranya adalah dari hasil perbaikan PLTU PLN yang mangkrak (proyek JK era SBY) paling tidak ada 6000 MW.
Masalah ini sudah dibawa Presiden Joko Widodo ke China awal 2015, untuk minta pertanggung jawaban Presiden China Xi Jinping. Tapi Xi Jinping hanya mau memperbaiki PLTU itu kalau diserahkan lagi ke China, dan setelah selesai selama 15 tahun dioperasikan dulu oleh China sebagai IPP, dan PLN harus beli listrik itu.
"Ini semua dengan integritas dan kejujuran seorang Ahok akan bisa terlaksana dan mencapai target projek 35 ribu Megawatt," ujar Arief Poyuono.
Persolan lain, ketidakberesan di PLN terkait proyek 10 ribu MW era Presiden SBY yang pernah dilaporkan oleh Serikat Pekerja PLN ke KPK dan DPR.
"Yang pasti Ahok lebih cocok di PLN dan dipastikan Serikat Pekerja PLN pasti akan dengan senang hati menerima Ahok," ucap Arief Poyuono menambahkan.
Namun demikian, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Ahok harus didampingi oleh orang yang tahu permasalahan PLN. FSP BUMN Bersatu merekomendasikan nama Ahmad Daryoko.
"Dia tahu persoalan, dan mantan petinggi di PLN dan juga ketua umum Serikat Pekerja PLN itu selama ini gigih memperjuangkan PLN agar bersih dari mafia-mafia rente," tutupnya.
