Presiden Harus Segera Putuskan Siapa Yang Berwenang Jalankan Kartu Prakerja

Konfederensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyarankan jika pemerintah ingin menjalankan program Kartu Prakerja maka harus dipersiapkan infrastruktur untuk mendukung program tersebut.

KSBSI berpendapat untuk mendukung Kartu Prapekerja tersebut, perlu dilakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, terutama keberadaan BLK tersebut harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin masif.

Ketua Departemen Lobby & Humas KSBSI Andy William Sinaga mengatakan BLK yang ada di sejumlah daerah perlu ditarik kordinasinya ke pusat agar Presiden dapat segera mengkordinasikan dengan kementerian terkait untuk operasional.

"Dunia kerja yang serba digital dan teknologi saat ini harus didukung oleh SDM unggul. Oleh karenanya keberadaan Kartu Prapekerja adalah salah satu solusi untuk mempersiapkan SDM unggul tersebut agar dapat berkompetisi di dunia kerja," ungkapnya, Sabtu (16/11).

KSBSI melihat Kartu Prapekerja merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mensinergikan program pemerintah dalam mempersiapkan SDM unggul untuk menyonsong Indonesia Maju.

"Paling penting menurut saya Presiden perlu segera memutuskan siapa otoritas yang berwenang, artinya kementerian mana yang bertanggung jawab untuk menjalankan program Kartu Prapekerja, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kementerian Ketenagakerjaan," ucap Andy.

Dalam Pidato Nota Keuangan 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program Kartu Prakerja.

Pemerintah daerah juga harus siap dalam mendukung implementasi Kartu Prakerja tersebut mulai dari penyebaran dan infrastruktur penunjang program tersebut.

"Para penerima Kartu Prakerja dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analisis, agribisnis,desai grafis, barista,bahasa asing dan operator alat berat," pungkas Andy.