Organisasi kepemudaan (OKP) tertua Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim) akan menggelar perhelatan Majelis Syuro XIII (Kongres Nasional) Majelis Syuro III untuk memilih ketua umum periode lima tahun ke depan.
Majelis Syuro ini awalnya akan diselenggarakan pada Oktober 2019, namun dikarenakan situasi politik dan prosesi pelantikan Presiden sambil menunggu suasana kondusif, maka rencana Majelis Syuro segera dilangsungkan pada 28 November hingga 1 Desember 2019.
Ketua umum sebelumnya pada kepengurusan masa jihad 2014-2019 yang sekarang masih dinahkodai Ketua Umum Muhtadin Sabili sudah memegang kendali selama dua periode. Jelang pemilihan ketua umum saat ini, sejumlah dinamika pun bermunculan, mulai dari nama calon ketua umum, hingga mekanisme pemilihan ketua.
Sinyal kandidat sejumlah nama kader Pemuda Muslim disebut-sebut bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum. Di antara nama yang beredar, delapan nama yang santer terdengar mencuat ke permukaan adalah Muhammad Kasman (Ketua PW Pemuda Muslim Sulawesi Selatan, Ketua II Pimpinan Harian PB Pemuda Muslimin Indonesia); Catur Arief Setiawan (Ketua PW Pemuda Muslim Jawa Tengah); Jumadi (PW Pemuda Muslim Kalimantan Barat); Ardinal (Ketua PW Pemuda Muslim Sumatera Barat).
Selanjutnya, Surakhmat (Ketua PW Pemuda Muslim Sulawesi Barat); Habib Fathan (Ketua PW Pemuda Muslim DKI Jakarta); dan nama terakhir mencuat disebut-sebut sebagai kuda hitam Tirta. A Kusuma (Sekum PW Pemuda Muslim DKI Jakarta, yang juga sebagai Ketua Panitia Majelis Syuro XIII).
Muhtadin Sabili meminta supaya tidak ada aksi saling sikut di internal. Dia berharap supaya kongres nasional kali ini dapat mengedepankan azas musyawarah mufakat.
Ingin aklamasi hingga saat ini, walaupun mekanisme pemilihan calon ketua umum sudah tertera dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PDPRT) namun belum ditetapkan oleh Panitia Majelis Syuro XIII. Meski begitu, Sekjend PB Pemuda Muslimin Indonesia Evick Budianto melempar sinyal bahwa pemilihan ketua umum dapat dilakukan secara aklamasi.
Menurut Evick, mekanisme aklamasi pun bagian dari demokrasi. "Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," imbuhnya.
Evick mengatakan, pemilihan ketua umum melalui aklamasi pernah terjadi di internal Pemuda Muslimin Indonesia. Ketua Umum Muhtadin Sabili juga terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi pada Majelis Syuro XII tahun 2014. Meski demikian, Evick tetap menyerahkan mekanisme pemilihan ketua umum kepada organisas, kepada seluruh peserta yang mempunyai hak pemegang suara.
Dia berharap agar pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya, para calon yang telah dipilih dan ditunjuk lima orang formatur dari setiap Pimpinan Cabang (PC) maka berundinglah dalam Majelis Tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menentukan satu orang ketua umum.
"Jadi kalau calonnya ada beberapa, kan kalau bermusyawarah kan baik. Tenaga kan bisa disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain, paling baik musyawarah mufakat," kata Evick sambil meminta para calon ketum untuk mengesampingkan ego masing-masing.
Dia juga meminta seluruh kader Pemuda Muslim dari Sabang sampai Marauke bersatu padu menghimpun kekuatan. Hal ini sangat diperlukan untuk kemajuan Pemuda Muslim ke depan.
"Kita kesampingkan ego-ego yang ada. Di situlah, Pemuda Muslim akan menjadi contoh sebagai pemersatu dan perekat seluruh anak bangsa dalam membangun peradaban mulia," tutup Evick.
