Perum Bulog diminta untuk mengurai alasan pengajuan impor beras ketan sebesar 65 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.
Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi meminta Bulog untuk menjelaskan mulai dari alasan impor, faktor kegentingan, hingga stok beras ketan yang ada.
Menurutnya, publik harus tahu data yang valid dan data tunggal tentang ketersediaan dan pasokan dari petani dalam negeri. Sebab beras ketan impor yang masuk akan menunjukkan anomali terhadap kegiatan produksi pangan, yang tidak berjalan maksimal.
Terpenting, sambung Baidowi, Bulog mengurai hal tersebut secara transparan.
“Jangan pula kita tidak pernah transparan. Maka dari itu. Kemendag jangan terburu-buru memberikan izin impor,†ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (15/11).
Senada itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati turut mempertanyakan data tentang stok beras ketan. Jika tidak mendesak, maka komitmen Presiden Jokowi tentang impor tidak tidak perlu harus dipertanyakan kembali.
“Kalau ada impor saya akan pecat, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang dipecat. Itu sudah basi lah,†ujarnya.
Namun demikian, dia menguraikan bahwa impor bukan merupakan barang haram. Impor bisa dilakukan jika memang ada kebutuhan mendesak yang sesuai dengan data valid.
“Datanya harus divalidasi betul. Jangan yang satu bilang cukup, satunya bilang kurang,†tuturnya.
