Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Intel FPI Ke Mahfud MD: Pakai Uang Negara Saja Sombong

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 11:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jika persoalan pembayaran denda menjadi alasan "pencekalan" Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab, secara pribadi dia bersedia membantu Habib Rizieq.

"Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp 110 juta," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Namun, Mahfud menilai persoalan pelarangan Habib Rizieq keluar dari Arab Saudi bukan karena overstay semata. Menurutnya, ada masalah lain yang membuat Habib Rizieq dilarang keluar dari Saudi.


"Bukan itu (masalah membayar denda overstay). Kan dia (Habib Rizieq) nantang, kalau cuma uang, dia punya kan. Dia enggak perlu uang," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persoalan apa yang membuat Habib Rizieq dicekal. Dia pun meminta Imam Besar FPI itu menanyakan langsung alasan pencekalan tersebut kepada pemerintahan Saudi.

Di media sosial, pernyataan Mahfud tersebut ramai dikomentari. Akun Twitter milik Intelijen FPI (@IntelFPI) tidak terima dengan statement Mahfud.

"Pakai uang negara aja sombong, asal tau aja FPI dari dulu menolak dana hiba dari pemerintah. Kalau masalah denda ma kecil, dari kemren udah kelar. Dasar otak kalian aja yang gak mampu cerna, padahal sudah dijelaskan berkali-kali tambah buktinya," tulis akun Intel FPI, Jumat (15/11).

Pemilik akun Allisha Qaireen juga mengaku tidak perlu bantuan uang dari Mahfud.

"Pak @mohmahfudmd, bayar denda overstay IB (Habib Rizieq) bukan hal yang sulit Pak. Gak butuh bantuan dari anda, saya dan jutaan pencinta beliau siap kok untuk membayar. Dan masalahnya bukan itu. Anda tahu kok masalah intinya apa. Jengan melebar dan melebur pak," kata dia di @Noura40447494.

Sementara itu, pemilik akun Zara (@zarazettirazr) mengatakan, kalau Mahfud dan pejabat yang lain banyak duit, dia menyarankan sebaiknya permasalahan defisit BPJS Kesehatan segera dibereskan.

"Bantu BPJS saja pejabat-pejabat pemerintah kalau kebanyakan duit. BPJS utang ke RS masih banyak triliunan tuh," ungkapnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Pasar Jaya Minta Maaf soal Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati

Minggu, 29 Maret 2026 | 00:01

BRIN Gandeng UAG University Kolaborasi Perkuat Talenta Peneliti Indonesia

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:40

Masyarakat Apresiasi Bazar dan Hiburan Rakyat di Monas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:30

Menata Ulang Skema Konsesi Bandara

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:00

Tak Bisa Asal Gugat, Sengketa Partai Harus Selesai di Internal Dulu

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:41

Peradilan Militer Punya Legitimasi dan Tak Bisa Dipisahkan dari Sistem

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:21

Pasar Murah di Monas, Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:05

Juara Hafalan Al-Quran di Lybia, Pratu Nawawi Terima Kenaikan Pangkat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:41

Rudal Israel Hantam Mobil Pers, Fatima Ftouni Jurnalis Al Mayadeen Gugur

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:37

DPR Optimistis Diplomasi Pemerintah Amankan Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:17

Selengkapnya