Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Intel FPI Ke Mahfud MD: Pakai Uang Negara Saja Sombong

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 11:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jika persoalan pembayaran denda menjadi alasan "pencekalan" Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab, secara pribadi dia bersedia membantu Habib Rizieq.

"Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp 110 juta," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Namun, Mahfud menilai persoalan pelarangan Habib Rizieq keluar dari Arab Saudi bukan karena overstay semata. Menurutnya, ada masalah lain yang membuat Habib Rizieq dilarang keluar dari Saudi.


"Bukan itu (masalah membayar denda overstay). Kan dia (Habib Rizieq) nantang, kalau cuma uang, dia punya kan. Dia enggak perlu uang," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persoalan apa yang membuat Habib Rizieq dicekal. Dia pun meminta Imam Besar FPI itu menanyakan langsung alasan pencekalan tersebut kepada pemerintahan Saudi.

Di media sosial, pernyataan Mahfud tersebut ramai dikomentari. Akun Twitter milik Intelijen FPI (@IntelFPI) tidak terima dengan statement Mahfud.

"Pakai uang negara aja sombong, asal tau aja FPI dari dulu menolak dana hiba dari pemerintah. Kalau masalah denda ma kecil, dari kemren udah kelar. Dasar otak kalian aja yang gak mampu cerna, padahal sudah dijelaskan berkali-kali tambah buktinya," tulis akun Intel FPI, Jumat (15/11).

Pemilik akun Allisha Qaireen juga mengaku tidak perlu bantuan uang dari Mahfud.

"Pak @mohmahfudmd, bayar denda overstay IB (Habib Rizieq) bukan hal yang sulit Pak. Gak butuh bantuan dari anda, saya dan jutaan pencinta beliau siap kok untuk membayar. Dan masalahnya bukan itu. Anda tahu kok masalah intinya apa. Jengan melebar dan melebur pak," kata dia di @Noura40447494.

Sementara itu, pemilik akun Zara (@zarazettirazr) mengatakan, kalau Mahfud dan pejabat yang lain banyak duit, dia menyarankan sebaiknya permasalahan defisit BPJS Kesehatan segera dibereskan.

"Bantu BPJS saja pejabat-pejabat pemerintah kalau kebanyakan duit. BPJS utang ke RS masih banyak triliunan tuh," ungkapnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya