Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Intel FPI Ke Mahfud MD: Pakai Uang Negara Saja Sombong

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 11:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jika persoalan pembayaran denda menjadi alasan "pencekalan" Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab, secara pribadi dia bersedia membantu Habib Rizieq.

"Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp 110 juta," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Namun, Mahfud menilai persoalan pelarangan Habib Rizieq keluar dari Arab Saudi bukan karena overstay semata. Menurutnya, ada masalah lain yang membuat Habib Rizieq dilarang keluar dari Saudi.


"Bukan itu (masalah membayar denda overstay). Kan dia (Habib Rizieq) nantang, kalau cuma uang, dia punya kan. Dia enggak perlu uang," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persoalan apa yang membuat Habib Rizieq dicekal. Dia pun meminta Imam Besar FPI itu menanyakan langsung alasan pencekalan tersebut kepada pemerintahan Saudi.

Di media sosial, pernyataan Mahfud tersebut ramai dikomentari. Akun Twitter milik Intelijen FPI (@IntelFPI) tidak terima dengan statement Mahfud.

"Pakai uang negara aja sombong, asal tau aja FPI dari dulu menolak dana hiba dari pemerintah. Kalau masalah denda ma kecil, dari kemren udah kelar. Dasar otak kalian aja yang gak mampu cerna, padahal sudah dijelaskan berkali-kali tambah buktinya," tulis akun Intel FPI, Jumat (15/11).

Pemilik akun Allisha Qaireen juga mengaku tidak perlu bantuan uang dari Mahfud.

"Pak @mohmahfudmd, bayar denda overstay IB (Habib Rizieq) bukan hal yang sulit Pak. Gak butuh bantuan dari anda, saya dan jutaan pencinta beliau siap kok untuk membayar. Dan masalahnya bukan itu. Anda tahu kok masalah intinya apa. Jengan melebar dan melebur pak," kata dia di @Noura40447494.

Sementara itu, pemilik akun Zara (@zarazettirazr) mengatakan, kalau Mahfud dan pejabat yang lain banyak duit, dia menyarankan sebaiknya permasalahan defisit BPJS Kesehatan segera dibereskan.

"Bantu BPJS saja pejabat-pejabat pemerintah kalau kebanyakan duit. BPJS utang ke RS masih banyak triliunan tuh," ungkapnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya