Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Intel FPI Ke Mahfud MD: Pakai Uang Negara Saja Sombong

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 11:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jika persoalan pembayaran denda menjadi alasan "pencekalan" Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab, secara pribadi dia bersedia membantu Habib Rizieq.

"Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp 110 juta," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Namun, Mahfud menilai persoalan pelarangan Habib Rizieq keluar dari Arab Saudi bukan karena overstay semata. Menurutnya, ada masalah lain yang membuat Habib Rizieq dilarang keluar dari Saudi.


"Bukan itu (masalah membayar denda overstay). Kan dia (Habib Rizieq) nantang, kalau cuma uang, dia punya kan. Dia enggak perlu uang," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persoalan apa yang membuat Habib Rizieq dicekal. Dia pun meminta Imam Besar FPI itu menanyakan langsung alasan pencekalan tersebut kepada pemerintahan Saudi.

Di media sosial, pernyataan Mahfud tersebut ramai dikomentari. Akun Twitter milik Intelijen FPI (@IntelFPI) tidak terima dengan statement Mahfud.

"Pakai uang negara aja sombong, asal tau aja FPI dari dulu menolak dana hiba dari pemerintah. Kalau masalah denda ma kecil, dari kemren udah kelar. Dasar otak kalian aja yang gak mampu cerna, padahal sudah dijelaskan berkali-kali tambah buktinya," tulis akun Intel FPI, Jumat (15/11).

Pemilik akun Allisha Qaireen juga mengaku tidak perlu bantuan uang dari Mahfud.

"Pak @mohmahfudmd, bayar denda overstay IB (Habib Rizieq) bukan hal yang sulit Pak. Gak butuh bantuan dari anda, saya dan jutaan pencinta beliau siap kok untuk membayar. Dan masalahnya bukan itu. Anda tahu kok masalah intinya apa. Jengan melebar dan melebur pak," kata dia di @Noura40447494.

Sementara itu, pemilik akun Zara (@zarazettirazr) mengatakan, kalau Mahfud dan pejabat yang lain banyak duit, dia menyarankan sebaiknya permasalahan defisit BPJS Kesehatan segera dibereskan.

"Bantu BPJS saja pejabat-pejabat pemerintah kalau kebanyakan duit. BPJS utang ke RS masih banyak triliunan tuh," ungkapnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya