Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Hukum

Ketum KNPI Berharap Kasus Cek Bodong Panita Kongres Diusut Profesional

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 18:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kisruh Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XV tahun2018 masih terus berlanjut. Kali ini pihak hotel tempat berlangsungnya kongres melaporkan para panitia kongres.

Hal itu diungkap oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama yang dipanggil untuk dijadikan saksi.

"Saya sebagai ketua umum DPP KNPI baru dipanggil sebagai saksi," kata Haris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (14/11).


Pemanggilan terhadap dirinya berdasarkan surat dengan nomor: S.Pgl/2805/XI/RES.1.11./2019/DITTIPIDEKSUS oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri Subdit II DITTIPIDEKSUS.

Haris mengatakan, dia diperiksa atas dugaan kasus penipuan sewa hotel dengan menggunakan cek kosong untuk kegiatan acara kongres pada 18-22 Desember 2018 di Hotel The Forest Resort Hotel (Green Forest Bogor).

"Pihak hotel melaporkan para pelaku yang membayar sewa hotel dengan cek kosong senilai Rp 907.387.000. Adapun para terlapor yaitu mantan Ketua Umum DPP KNPI periode 2015-2018 saudara Muhammad Rifai Darus, mantan Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab bersama Nevi Ervina Rahmawati dan Sekar Arum Widara," ujarnya.

Usai diperiksa, Haris berharap agar pihak kepolisian bisa menjalankan tugas secara profesional dalam penanganan kasus tersebut. Karena kasus ini mencoreng nama baik organisasi kepemudaan KNPI.

"Saya juga berharap agar para pelaku bisa ditindak tegas jika memang telah melakukan dugaan penipuan dengan cara memberikan cek kosong kepada pihak hotel. Ini juga akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan seluruh pengurus DPP KNPI agar tidak terulang lagi masalah yang seperti ini," ungkapnya.

Meski demikian Haris mengaku prihatin atas kasus yang menimpa para panitia kongres ini. Apalagi kata dia, permasalahan ini menyeret nama mantan Ketua Umum DPP KNPI M. Rifai Darus dan mantan Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya