Bukan hanya tidak layak menjadi pimpinan BUMN, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok malah lebih pantas ditahan karena berbagai dugaan kasus yang membelitnya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) Marwan Batubara saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).
"Ahok lebih pantas ditahan ketimbang diberi jabatan. Apa istimewanya Ahok? Indonesia punya ratusan bahkan ribuan anak bangsa yang bisa dan siap pimpin BUMN, yang lebih kredibel," kata Marwan.
Rabu kemarin (13/11), Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN. Ahok mengaku dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi salah satu direksi BUMN. Namun, dia belum tahu akan dilibatkan di BUMN yang mana.
Jelas Marwan, sepengetahuannya ada ketentuan di BUMN, yaitu calon direksi dan komisaris BUMN harus memiliki nama bersih, tidak bermasalah secara hukum, dan tentu figur yang kredibel.
"Selanjutnya, bangsa ini akan ditertawakan oleh negara-negara lain, sudah jelas ini orang (Ahok) secara hukum bermasalah, terus masih dikasih jabatan," ungkapnya.
Dan yang lebih penting, tambah Marwan, rakyat sebagai pemilik BUMN tidak rela perusahaan negara dijalankan dan dikelolah oleh orang yang punya masalah hukum.
"Kenapa Ahok bertahan bahkan bakal diberi jabatan? Duagaan saya karena rezim dan penegak hukum melindunginya," tutur penulis buku "Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok: Menuntut Keadilan untuk Rakyat" ini.
Ahok yang saat ini menjadi politisi PDI Perjuangan diduga tersandung banyak permasalahan dugaan kasus. Mantan suami Veronica Tan itu pernah dipidana kasus penistaan agama, dipenjara kurang dari 2 tahun.
Selain dipidana kasus penistaan agama, Ahok juga berpeluang dijerat dalam berbagai dugaan korupsi. Seperti, kasus RS Sumber Waras, kasus lahan taman BMW, kasus lahan Cengkareng Barat, kasus dana CSR, kasus korupsi di Belitung Timur, kasus Reklamasi, kasus dana nonbudgeter, dan kasus penggususran brutal oleh Ahok.
