Ahok Bakal Pegang BUMN, Marzuki Alie: Bereskan Dulu Temuan BPK

Rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai petinggi BUMN tampaknya mendapat banyak respons negatif. Terutama terkait dengan sejumlah kasus hukum yang melibatkan Ahok dan belum tuntas hingga saat ini.

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengingatkan, sebelum Ahok jadi pimpinan salah satu BUMN, kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya harus selesai lebih dulu.

"Kasus hukum masalah korupsi agar di-clear-kan dulu. Ini penting sekali karena track record dalam menentukan pemimpin BUMN haruslah menjadi pertimbangan utama. Jangan menjadi preseden buruk, kondisi BUMN sudah banyak terpuruk karena fraud. PT Jiwasraya yang diam-diam, sudah defisit puluhan T (triliun)," kata Marzuki lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (13/11).

Menurut Marzuki, kasus dugaan korupsi tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tapi, hingga kini kasus tersebut masih menggantung. Artinya kasus itu tidak selesai.

"Ini enggak baik, seolah ada diskriminasi. Dulu di PTSB hanya Rp 94 juta antar-BUMN, dijadikan kasus pidana. Itu temuan BPK yang bisa diselesaikan karena sama-sama BUMN," ujarnya.

"Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai. BPK itu lembaga, temuannya masih nyangkut di Pemprov DKI, itu harus diselesaikan. Apapun wajib diselesaikan, kalau tidak bersalah nggak usah takut dan nggak usah baper. BTP itu teman saya, satu daerah, maju gubernur juga karena motivasi dari cerita saya," tandasnya.