Berita

Gedung Kejaksaan/Net

Hukum

Beda Dengan KPK, Kajaksaan Tangkap Buronan Korupsi Setengah Triliun Tak Berisik

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 22:04 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berhasil menangkap Kokos Leo Lim, terpidana korupsi dalam proyek di PT PLN Batubara yang merugikan negara hampir setengah triliun atau Rp 477 miliar.

Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto menyampaikan, penangkapan besar yang dilakukan oleh korps Adhiyaksa itu sangat hening lantaran sepi dari pemberitaan media.

Menurut Komeng, sapaan akrabnya, hal tersebut sangat berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penangkapan-penangkapan yang sangat berisik dan cukup membuat gaduh. Padahal, nilai tangkapanya hanya sekian ratus juta dan puluhan miliar.


“Penangkapan Kokos ini besar tapi sepi dari pemberitaan, tidak heboh, tidak ada siaran langsung oleh media, sangat berbeda dengan KPK,” kata Komeng kepada wartawan, Selasa (12/11).

Padahal, KPK dibentuk dari semangat reformasi untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah ada seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi, harapan terhadap KPK untuk bisa mengungkap kasus besar justru belum terlihat.

“Banyak kasus-kasus besar di KPK yang belum dan atau lambat diproses secara tuntas, yang artinya KPK seolah telah melakukan tebang pilih terhadap kasus-kasus korupsi besar dalam kasus dan jenis tertentu,” bebernya.

Salah satu contohnya yakni kasus yang begitu menyedot perhatian publik, seperti BLBI, Bank Century, Pelindo II, pembelian lahan RS Sumber Waras, hingga reklamasi yang seakan menumpulkan keberanian KPK.

Oleh karenanya, ia menilai sudah saatnya ada sinergitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Terlebih sudah ada aturan dalam tugas, wewenang, dan kewajiban KPK untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan UU,” demikian Komeng.

Sebelumnya, terpidana korupsi yang merugikan negara hampir setengah triliun atau Rp 477 miliar atas proyek di PT PLN Batubara Kokos Leo Lim ditangkap secara paksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dibantu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat tengah memeriksa kesehatan di RS Bina Waluya, Jakarta Timur, Senin malam (11/11).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menyampaikan, penangkapan ini dilakukan lantaran Kokos mencoba melarikan diri usai dinyatakan bersalah melalukan tindak pidana korupsi.

"Ditangkap setelah melarikan diri saat dinyatakan sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Mukri kepada wartawan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya