Berita

Ilustrasi duka Pemilu 2019/Net

Nusantara

Duh, Seorang Petugas KPPS Yang Meninggal Ternyata Tak Dapat Santunan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 15:03 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Petugas KPPS yang meninggal saat melaksanakan tugasnya di wilayah Jawa Barat memang telah dapat santunan. Baik dari KPU maupun Pemprov Jabar. Namun satu pejuang demokrasi yang meninggal dunia di Kota Sukabumi ternyata tak memeroleh santunan karena alasan administratif.

Komisioner KPU Kota Sukabumi Ratna Istianah mengatakan, pejuang demokrasi yang tidak mendapatkan santunan tersebut atas nama Makmun. Pria yang meninggal di usia 70 tahun itu merupakan warga Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros.

"Pak Makmun ini meninggal pada 25 Mei. Sementara yang mendapatkan santunan itu yang meninggal sampai 9 Mei. Itu mengacu pada SK KPPS masa jabatan KPSS sampai 9 Mei," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/11)


Sementara itu, tiga orang yang meninggal lainnya sudah menerima santunan. Baik dari KPU RI maupun Pemprov Jabar.

"Dari KPU RI masing-masing ahli waris memeroleh santunan sebesar Rp 36 juta dan Pemprov Jabar Rp 50 juta," sambungnya.

Menurut Ratna, uang santunan itu tidak diterima ahli waris sekaligus karena penyerahannya dilakukan secara bertahap sejak Oktober lalu.

Bagi KPU, pejuang demokrasi yang meninggal tersebut merupakan pahlawan. Jasa-jasa mereka harus diingat dalam suksesi perhelatan Pemilu 2019.

"Makanya sebagai bentuk penghormatan, kita juga ziarah ke makam para pejuang demokrasi ini," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya