Yordania menerima dua bentangan tanah yang diizinkan Israel untuk digunakan selama beberapa dekade di wilayah perbatasan kedua negara pada Minggu (10/11). Langkah ini dilakukan di tengah hubungan yang tegang antara dua negara tetangga itu, 25 tahun setelah mereka menandatangani kesepakatan damai yang penting.
Di bawah ketentuan dua lampiran yang dimuat dalam perjanjian 1994, dua bentangan tanah al-Baqoura dan al-Ghumar di perbatasan Israel-Yordania akan tetap berada di bawah kedaulatan Yordania, namun petani Israel diizinkan untuk mempertahankan akses ke tanah tersebut.
Namun pada tahun 2018 lalu, di tengah tekanan publik yang meningkat untuk tidak memperbarui pengaturan yang berkaitan dengan kedua wilayah, Raja Yordania Abdullah II mengajukan pemberitahuan satu tahun pemutusan hubungan kerja ke Israel.
Bahkan bulan lalu, Yordania menarik duta besarnya dari Israel untuk sementara waktu atas penahanan tanpa dakwaan atau persidangan dua warga Yordania.
Untuk diketahui bahwa Yordania dan Israel telah berperang selama dua kali di Palestina. Perang pertama meletus pada tahun 1948, yang menyebabkan berdirinya negara Israel di bagian barat Palestina, sementara Yordania mengambil alih Palestina timur, yang juga dikenal sebagai Tepi Barat.
Kedua belah pihak kemudian berperang lagi pada tahun 1967, dengan kekalahan Yordania yang mengakibatkan penarikannya dari Yerusalem Timur dan Tepi Barat, meskipun Amman mempertahankan klaimnya atas kedaulatan di sana.
Israel sendiri merebut al-Baqoura, yang terletak di Yordania utara, pada tahun 1948 sementara Israel mengambil al-Ghumar di selatan setelah perang 1967. Kedua hamparan tanah itu kemudian digunakan Israel untuk keperluan pertanian dan pariwisata.
Mantan penasihat utama Raja Abdullah II dan pendahulunya Raja Hussein, Adnan Abu Odeh, mengatakan kepada
Al Jazeera bahwa Yordania dan Palestina berpikir bahwa perdamaian dengan Israel masih dalam jangkauan dan negara Palestina sudah dekat. Namun, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai kesepakatan sejak saat itu dan membuat warga Palestina tidak memiliki kewarganegaraan hingga saat ini.
Abu Odeh mengatakan bahwa dengan mengizinkan Israel mempertahankan wilayah pada tahun 1994, Yordania terlalu "lunak".
"Israel tidak pernah memperlakukan orang Yordania atau Palestina dengan cara yang sama," katanya.
