Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju terlibat adu mulut di ruang publik. Keduanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
Keduanya meributkan mengenai aliran dana desa ke desa fiktif. Sri Mulyani menyebut ada dana yang mengalir ke desa tak berpenghuni.
“Ruang publik kemudian menyebut isu ini sebagai desa fiktif atau desa hantu,†ujar pakar komunikasi politik Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11).
Ocehan Sri Mulyani kemudian ditanggapi Abdul Halim sebagai orang yang merasa bertanggung jawab urusan desa. Kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu membantah keras pernyataan Sri Mulyani.
Abdul Halim mengaku sudah melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif sebagai mana disebut Sri Mulyani.
Menurut Emrus, perbedaan pandangan kedua menteri ini seharusnya tidak dibahas di ruang publik, melainkan dalam rapat internal kabinet.
“Bisa di rapat kabinet paripurna yang dipimpin presiden. Bisa rapat kabinet terbatas yang dipimpin wakil presiden. Atau, bisa juga dalam rapat kabinet khusus yang dipimpin oleh Menko yang terkait,†tegasnya.
Pertemuan di dalam rapat kabinet itu harus dijadikan arena mereka beradu fakta, data, bukti, landasan hukum yang terkait.
Bila diperlukan, sambungnya, Sri dan Abdul bisa saling mengemukakan dalil untuk membuat kesepakatan dan atau keputusan sebagai landasan kedua menteri tersebut dalam berwacana di ruang publik tentang keberadaan desa yang sedang mereka ributkan.
“Sebab, mereka berdua dalam satu "perahu" yang sama, Kabinet Indonesua Maju,†pungkasnya.
