Sri Mulyani dianggap tidak tepat jadi leading sector dalam persoalan BPJS Kesehatan/RMOL
Persoalan BPJS Kesehatan tak hanya melulu tentang kenaikan iuran yang akan berlaku awal tahun depan. Tapi, lebih utama lagi adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang ditolak masuk rumah sakit.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu. Ribka mengingatkan pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia dilindungi Undang-undang untuk bisa mendapat fasilitas kesehatan.
"Pemerintah harus bisa, seluruh kelas 3, diterima rumah sakit swasta maupun pemerintah. Kan ada UU rumah sakit, kalau rumah sakit swasta harus 20 apa 25 persen untuk masyarakat kelas 3. Untuk KIS," ucap politikus PDIP tersebut.
"Jangan sampai Jokowi bagi-bagi KIS, tapi nggak laku di rumah sakit. Itu sama saja mencoreng muka pak Presiden. Ini PR kita, tanggung jawab," imbuhnya.
Ribka pun menyampaikan mimpinya bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi masyarakat yang ditolak di rumah sakit. Khususnya mereka yang berasal dari golongan bawah.
"Kalau ada satu orang yang gagal diterima rumah sakit artinya kita semua masih gagal. Jangan pernah dianggap berhasil. Semuanya gagal," tegasnya.
Untuk itu, Ribka memberi usulan konkret kepada Menteri Kesehatan terkait karut marut BPJS Kesehatan ini.
"Ini BPJS kan produk unggulan pak Jokowi, saya usul bikin khusus rapat kabinet soal BPJS. Ada Menteri Keuangan, tapi jangan Sri Mulyani yang
nyocor terus mulutnya," sindirnya.
Menurut Ribka, Menteri Kesehatan yang jadi leading sector di rapat tersebut. "Dia (Sri Mulyani) tukang bayar aja. Tapi kebijakan kesehatan leading sector ya Menteri Kesehatan," lanjut Ribka.
Kritikan sekaligus sindiran seperti ini jarang dilakukan seorang anggota partai pendukung pemerintah. Membuat ekonom muda Gede Sandra terpancing berkomentar.
"Seorang anggota DPR Fraksi pendukung pemerintah yang menyerang Sri Mulyani karena terapkan austerity di bidang kesehatan," ucap Gede Sandra melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (9/11).
Persoalan BPJS Kesehatan ini memang jadi masalah yang terus membelit pemerintah. Harus ada gebrakan serius dari pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan bawah, bisa sama-sama menikmati fasilitas kesehatan. Sesuai dengan UU yang ada.
