Ekonom senior DR Rizal Ramli/Net
Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal nyungsep di tahun depan. Prediksi itu berulang kali disampaikan ekonom senior DR Rizal Ramli yang melihat tim ekonomi pemerintah salah arah dalam mengambil kebijakan.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan memprediksi ekonomi Indonesia yang selama ini stagnan di 5 persen bakal anjlok di angka 4 persen pada 2020. Ini lantaran tim ekonomi pemerintah tidak melakukan gebrakan dalam mengambil kebijakan.
“Ini akan semakin menurunkan daya beli dan meningkatkan jumlah perusahaan yang mengalami gagal minus bayar (
default). Tidak ada juga tanda-tanda indikator ekonomi makro seperti defisit perdagangan, defisit
curent account akan membaik 2020,†ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/11).
Jurus monoton yang dipertontonkan tim ekonomi Jokowi menjadi sorotan Rizal Ramli. Mantan Tim Panel Bidang Ekonomi PBB itu mencontohkan strategi berutang yang selalu dilakukan dalam mengatasi masalah ekonomi, khususnya defisit APBN.
Strategi itu terbilang buruk. Semakin buruk lagi lantaran bunga utang yang diberikan pada kreditor lebih besar dibandingkan dengan negara yang selevel dengan Indonesia.
"Bunga utang Indonesia sampai 8,3 persen, sementara negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina bunganya empat sampai lima persen,†tegasnya.
Akibat dari kegemaran berutang tersebut, rakyat akan menanggung beban. Mulai dari pengurangan subsidi listrik hingga bantuan sosial bakal dipangkas pemerintah demi menyisakan uang untuk bayar utang.
“Dampaknya daya beli rakyat lemah, karena harga tarif dasar listrik naik, BBM naik, dan akan menyusul iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen," tegasnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa RR itu juga menilai peningkatan kegiatan ekonomi dan korporasi China yang kian semakin masif juga akan membuat ekonomi Indonesia makin buruk. Ini lantaran nilai tambah dari kegiatan tersebut sangat kecil.
“Karena model bisnisnya menyedot nilai tambah dari hulu ke hilir, sangat berbeda dengan investasi asing lainnya di masa lalu, yang biasanya hanya membawa kurang dari 10 orang tenaga kerjanya," tegas mantan Menko Kemaritiman itu.
